WahanaNews.co | Keputusan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengalihkan setengah dari aset Afghanistan yang dibekukan di AS untuk keluarga korban serangan 9/11, menuai kontroversi.
Kalangan aktivis menganggap Gedung Putih telah mencuri dari rakyat Afghanistan.
Baca Juga:
Bio Farma Hibahkan 10 Juta Dosis Vaksin Polio untuk Afghanistan
Pada Jumat (11/2/2022), Biden menerbitkan perintah eksekutif yang mengalihkan setengah dari 7 miliar dolar AS aset Afghanistan yang dibekukan, kepada keluarga korban tragedi 9/11.
Aset tersebut merupakan milik Da Afghanistan Bank (DAB), bank sentral Afghanistan. Sisa 3,5 miliar dolar AS dari aset itu akan dikirimkan ke Afghanistan.
Kalangan aktivis pun mengutuk kebijakan Gedung Putih tersebut. Mereka menganggap dana bank sentral seharusnya dipakai membantu rakyat Afghanistan yang terancam krisis.
Baca Juga:
Afghanistan Kembali Gempa Bumi Berkekuatan 6,3 Magnitudo
“Rakyat Afghanistan tidak terlibat apa pun terkait 9/11. Itu adalah fakta tak terbantahkan,” kata aktivis Afghan-Amerika, Bilal Askaryar kepada Al Jazeera.
“Apa yang ditetapkan Biden bukanlah keadilan bagi keluarga korban 9/11, itu adalah pencurian dana rakyat dari sebuah negara melarat yang sedang di ambang kelaparan sebab penarikan pasukan Amerika Serikat yang membawa petaka,” lanjutnya.
AS membekukan aset bank sentral Afghanistan usai Taliban mendepak pemerintahan Ashraf Ghani pada Agustus 2021 lalu, sekaligus mengakhiri perang 20 tahun dengan pasukan koalisi AS.
Sebelumnya, AS menegosiasikan penarikan aset dengan Taliban. Pemerintahan Taliban butuh dana itu untuk mengatasi krisis ekonomi di negaranya.
Sebaliknya, dana itu juga dikehendaki oleh keluarga korban 9/11 yang menuntut ke pengadilan. Keluarga korban menggugat Taliban yang ikut bertanggung jawab atas tragedi di New York tersebut.
Keluarga korban tadinya menggugat sederet entitas dan individu yang dituduh terlibat serangan. Pihak tergugat termasuk mantan Presiden Irak Saddam Hussein, Hizbullah, Pemimpin Agung Iran Ali Khamenei, dan Taliban.
Kendati Joe Biden telah menerbitkan pemerintah, bagaimana cairnya aset DAB masih belum pasti. Pasalnya, terdapat sejumlah pihak yang mengklaim dana tersebut.
Keluarga korban 9/11 sendiri masih berpeluang menolak kebijakan Biden dan meneruskan gugatan untuk mengklaim keseluruhan dana.
Untuk saat ini, keputusan terakhir penggunaan aset akan ditentukan melalui pengadilan AS.
Menurut seorang pejabat pemerintah AS, butuh waktu berbulan-bulan sebelum aset tersebut bisa dicairkan untuk membantu rakyat Afghanistan.
“Karena kita harus menempuh proses hukum di sini, setidaknya butuh beberapa bulan sebelum kita bisa memindahkan setiap jumlah dari uang ini, kan?”
“Jadi uang ini tidak akan cair dalam beberapa pekan ke depan, tak peduli jumlahnya, tak peduli apa yang kita inginkan,” kata pejabat itu, Jumat (11/2).
Masalah lain pencairan aset untuk membantu Afghanistan adalah Washington hingga saat ini tidak mengakui pemerintahan Taliban.
“Ada pertanyaan kuat tentang bagaimana sebuah kekayaan sebuah negara berdaulat bisa disalurkan untuk sebuah entitas yang tidak diakui sebagai pemerintah berdaulat,” kata direktur advokasi Asia Human Rights Watch (HRW), John Sifton.
Sementara itu, Halema Wali, salah satu pendiri kelompok organisasi advokasi Afghans for a Better Tomorrow, menegaskan bahwa aset DAB adalah hak rakyat Afghanistan yang sedang dilanda krisis.
“Ini benar-benar mengerikan,” kata Wali merujuk keputusan Joe Biden.
“Ini sama dengan mengatakan bahwa bank sentral Afghanistan tidak bisa berfungsi, tetapi kita akan menyediakan sejumlah uang untuk membeli sedikit makanan bagi suatu populasi yang kelaparan. Secara keseluruhan, saya pikir keputusan ini sangat dangkal,” lanjutnya.
Afghanistan saat ini diterpa inflasi dan ekonomi yang berantakan. Program Pangan PBB (WFP) memperingatkan bahwa 23 juta orang di Afghanistan terancam “kelaparan parah”.
Gedung Putih sendiri menyatakan bahwa apa pun yang terjadi di pengadilan, setidaknya 3,5 miliar dolar AS aset DAB tetap akan dialihkan ke keluarga korban 9/11.
“Bahkan jika dana itu akan dikirim untuk kebermanfaatan rakyat Afghanistan, lebih dari 3,5 miliar dolar AS aset DAB akan tetap berada di Amerika Serikat dan (pencairannya) bergantung pada litigasi yang sedang berlangsung oleh para korban terorisme di AS,” bunyi pernyataan Gedung Putih.
“Pihak penggugat akan mendapatkan kesempatan penuh untuk klaimnya didengar di pengadilan,” imbuh pernyataan tersebut. [rin]
