WahanaNews.co, Washington D.C - Sebanyak 400 pejabat politik dan anggota staf yang mewakili 40 lembaga pemerintah Amerika Serikat telah mengirimkan surat protes pada Presiden Joe Biden, sebagai respons atas dukungan AS terhadap serangan Israel di Gaza, Palestina, pada Selasa (14/11/2023).
Dilansir dari The New York Times, isi surat tersebut berisi seruan kepada Biden untuk segera berusaha mencapai gencatan senjata di Jalur Gaza dan mendesak Israel agar memberikan izin untuk masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.
Baca Juga:
Jet Tempur F-18 AS Jatuh ke Laut Merah dari Kapal Induk Truman
Surat ini menjadi bagian dari serangkaian surat protes yang telah disampaikan oleh para pejabat dari berbagai tingkatan dalam pemerintahan Biden.
Ini mencakup tiga memo internal yang ditandatangani oleh puluhan pegawai Departemen Luar Negeri yang diarahkan kepada Menteri Luar Negeri Antony J. Blinken, serta surat terbuka yang ditandatangani oleh lebih dari 1.000 pegawai Badan AS untuk Pembangunan Internasional (USAID).
Meskipun pemerintahan Biden belakangan ini mulai menyuarakan keprihatinan atas tingginya jumlah warga sipil Palestina yang terbunuh dan mengimbau Israel untuk menahan diri, namun kritik yang terus muncul sepertinya belum dapat mengatasi kegelisahan banyak pejabat di dalam pemerintahan AS.
Baca Juga:
Tarif Impor AS Ancam Ekonomi Thailand, Potensi Kerugian Capai Rp392 Triliun
Surat tersebut, yang salinannya telah ditinjau oleh The New York Times, dimulai dengan mengecam serangan Hamas pada 7 Oktober.
Kemudian mendesak Biden untuk menghentikan pertumpahan darah yang disebabkan oleh kampanye militer balasan Israel di Gaza.
"Kami menyerukan kepada Presiden Biden untuk segera menuntut gencatan senjata; dan menyerukan peredaan konflik yang terjadi saat ini dengan menjamin pembebasan segera para sandera Israel dan warga Palestina yang ditahan secara sewenang-wenang; pemulihan air, bahan bakar, listrik dan layanan dasar lainnya; dan masuknya bantuan kemanusiaan yang memadai ke Jalur Gaza," tulis surat itu.
Joe Biden mendapat tekanan untuk menghentikan serangan Israel ke Gaza, Palestina. Sekelompok warga Palestina di Amerika Serikat menggugat Biden karena dinilai tidak bisa mencegah genosida di Gaza.
Sebuah kelompok warga Palestina yang juga melibatkan organisasi hak asasi manusia (HAM) seperti Al-Haq dan Defense for Children International, mengajukan gugatan pada Senin (13/11/2023), yang meminta agar pemerintah Amerika Serikat memenuhi kewajibannya sesuai hukum internasional.
Hingga saat ini, AS telah memberikan bantuan tambahan sebesar US$14 miliar atau setara dengan Rp219 triliun kepada Israel, selain dari bantuan tahunan sebesar US$4 miliar (Rp62,8 triliun) yang secara rutin diberikan Washington kepada Tel Aviv.
Presiden Indonesia, Joko Widodo, juga telah mengimbau Presiden Biden untuk melakukan tindakan lebih lanjut guna mengakhiri serangan Israel di Gaza dan mendukung tercapainya gencatan senjata.
"Indonesia meminta agar AS melakukan upaya lebih besar untuk menghentikan kekejaman di Gaza. Gencatan senjata adalah suatu keharusan dalam konteks kemanusiaan," kata Jokowi saat pertemuan dengan Biden di Washington DC pada Senin (13/11/2023) waktu setempat.
Baru-baru ini, Biden menyatakan kekhawatirannya terhadap Rumah Sakit Al Shifa di Gaza, Palestina, dan menekankan perlunya melindunginya dari agresi Israel, mengingat jumlah korban tewas yang terus meningkat.
Israel telah terus-menerus melakukan serangan udara di Jalur Gaza sejak Hamas melancarkan serangan mendadak pada 7 Oktober lalu di berbagai kota di Negeri Zionis.
Serangan tersebut telah menewaskan sekitar 1.200 orang, dan menurut pejabat Israel, sekitar 242 orang juga disandera dalam peristiwa tersebut.
Sementara itu, jumlah korban tewas di pihak Palestina mencapai lebih dari 11.200 hingga Senin (13/11/2023). Mayoritas korban adalah anak-anak dan perempuan.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
