Berdasarkan Indeks Kesenjangan Gender Global 2020 World Economic
Forum, Jepang memang berada di peringkat 121 dari 153 negara terkait
partisipasi perempuan dalam ekonomi dan politik negara.
Selama ini, jumlah politikus dan pejabat perempuan memang
cenderung meningkat namun peran mereka masih kecil. Tak jarang, beberapa aturan
pemerintahan mewajibkan pejabat perempuan untuk tetap diam dalam pertemuan
pemerintah. Hal itu telah lama menuai kritik di media sosial.
Baca Juga:
Polemik Ijazah, JK Angkat Suara Keras: Jangan Lupa, Saya yang Dorong Jokowi ke Puncak Kekuasaan
Dikutip Reuters, sekelompok anggota parlemen Partai Demokrat
Liberal meminta Nikai menambah jumlah perempuan untuk memegang posisi kunci
partai pada pekan ini.
Namun, beberapa pengamat menuturkan bahwa keterlibatan perempuan
dalam politik hanya sebagai bentuk kebutuhan pencitraan saja.
"Orang-orang hanya akan menempatkan wanita sebagai sebuah
Public Relation exercise saja," kata seorang sosiolog budaya Universitas
Waikato, Selandia Baru, Belinda Wheaton.
Baca Juga:
Anak Bupati Malang Jadi Kadis, Sah Secara Aturan Tapi Disorot Soal Etika
"Saya pikir ini saatnya mengajukan pertanyaan mengapa kita
menganggap bahwa pria 70-80 tahunan mampu melakukan tugas yang lebih baik
dibandingkan pria berusia 40-50 tahunan atau wanita," kata dia. [qnt]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
