“Jelas Rusia bukan anggota ICC dan mereka [ICC] hanya memiliki yurisdiksi karena Ukraina memberi mereka yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di wilayah mereka, tidak peduli siapa yang melakukannya. Jadi itu adalah yurisdiksi teritorial,” katanya.
"Tapi itu berarti setiap negara anggota ICC lainnya kini memiliki kewajiban kepada pengadilan untuk menangkap dan mengekstradisi dia," katanya.
Baca Juga:
Perang Makin Panas, Rusia Lancarkan 90 Drone Shahed Iran ke Ukraina
"Itu pada dasarnya berarti dia tidak bisa bepergian ke luar negeri, seperti dulu," jelas Reidy. Mahkamah Pidana Internasional memiliki setidaknya 123 anggota, atau ratusan negara yang tidak dapat dikunjungi Putin.
"Ada beberapa desas-desus di masa lalu bahwa dia bepergian untuk tujuan medis, tetapi jika dia berada di bawah yurisdiksi negara anggota ICC, dia akan ditangkap dengan surat perintah dan diserahkan ke ICC untuk didakwa," kata Reidy.
Maria Zakharova, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, mengatakan bahwa keputusan Pengadilan Kriminal Internasional tidak ada artinya bagi Moskow.
Baca Juga:
NATO Buka Pintu Normalisasi dengan Rusia, Tapi Ada Syarat
"Rusia bukan pihak dalam Statuta Roma Pengadilan Pidana Internasional dan tidak memiliki kewajiban di bawahnya. Rusia tidak bekerja sama dengan badan ini dan kemungkinan surat perintah penangkapan dari Pengadilan Pidana Internasional akan batal demi hukum," katanya. Kyle Orton, pakar terorisme dan keamanan nasional, mengatakan ini adalah kedua kalinya ICC menargetkan kepala negara yang sedang menjabat. Yang pertama adalah Omar al-Bashir, yang menjadi sasaran ICC sebagai Presiden Sudan karena genosida.
Jika Putin tidak pernah bepergian ke salah satu dari 123 negara anggota Mahkamah Pidana Internasional, menurut Reidy, pihak berwenang Rusia mungkin akan mengekstradisi dia jika terjadi pergantian kekuasaan di Rusia.
Sebagai contoh, dia mengutip penggulingan Slobodan Milošević di Beograd, Yugoslavia.
