WahanaNews.co | Rencana Amerika Serikat (AS) untuk membuka kembali konsulatnya di Yerusalem dimentahkan pemerintah Israel dengan alasan memutus basis jangkauan diplomatik bagi warga Palestina.
Seperti dilansir Reuters, Selasa (12/10/2021), penegasan itu disampaikan oleh Menteri Kehakiman Israel, Gideon Saar, dalam konferensi yang digelar surat kabar Jerusalem Post.
Baca Juga:
Kerap Diserang Israel, PBB Sebut Argentina Jadi Negara Pertama Tarik Pasukan dari UNIFIL
Konsulat AS di Yerusalem ditutup tahun 2019 dan dilebur ke dalam Kedutaan Besar AS, yang dipindah ke Yerusalem dari Tel Aviv tahun 2018 lalu oleh pemerintahan Presiden AS saat itu, Donald Trump. Langkah itu dipuji Israel, tapi dikecam Palestina, yang menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota bagi negaranya di masa depan.
Presiden Joe Biden, pengganti Trump, ingin membuka kembali Konsulat AS di Yerusalem untuk memulihkan hubungan dengan Palestina. Konsulat AS di Yerusalem sebelumnya digunakan untuk mengakomodir warga Palestina.
"Tidak mungkin, tidak mungkin," tegas Saar ketika ditanya apakah pembukaan Konsulat AS di Yerusalem akan dilanjutkan.
Baca Juga:
Netanyahu Tawarkan Rp79 Miliar untuk Bebaskan Satu Sandera di Gaza
"Itu membutuhkan persetujuan Israel," imbuhnya.
"Kami tidak akan berkompromi dalam isu ini," ucap Saar menegaskan kembali.
Belum ada komentar Kedutaan AS soal penegasan Israel ini. Namun isu ini kemungkinan akan dibahas saat Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, berkunjung ke Washington DC pada Selasa (12/10) waktu setempat.
Perdana Menteri (PM) Israel, Naftali Bennett, yang beraliran nasionalis diketahui menentang berdirinya negara Palestina. Sedangkan Lapid menyatakan pembukaan kembali Konsulat AS di Yerusalem bisa mengganggu ketenangan pemerintahan Israel. Pada awal September lalu, Lapid menyebutnya sebagai ide buruk.
Namun media-media Israel berspekulasi bahwa Bennett bisa mengalah jika AS menunggu hingga pemerintah Israel mengamankan stabilitas domestik dengan meloloskan anggaran nasional yang sejak lama tertunda, di mana voting ratifikasi akan digelar bulan depan.
Saar menepis skenario semacam itu, dengan menyatakan: "Saya ingin memperjelasnya -- kami menentangnya. Kami tidak akan menentangnya sekarang dan ... memiliki pendapat berbeda setelah anggaran. Kami 100 persen menentangnya." [rin]
