Selain itu, MSG juga meminta ketua organisasi ini untuk menulis surat ke "associate member" atau anggota asosiasi, dalam hal ini Indonesia, agar mengizinkan kunjungan Komisaris HAM PBB ke Papua Barat.
"Dan meminta Komisi Tinggi HAM PBB membuat laporan soal pelanggaran HAM di Papua, disampaikan di waktu yang tepat untuk menjadi pertimbangan di KTT MSG selanjutnya pada 2024," demikian dokumen itu.
Baca Juga:
Aktivis HAM Esra Mandosir Meninggal Dunia, LP3BH Manokwari Sebut Kematiannya Diduga Tidak Wajar
5. MSG temani PBB saat ke Papua
Para pemimpin juga meminta sekretariat menemani Komisioner HAM PBB saat berkunjung ke Papua.
"Dan membuat laporan mengenai perkembangan sosial-ekonomi yang konstruktif di Papua Barat dan wilayah Papua dan disampaikan untuk pertimbangan di KTT MSG pada 2024," lanjut mereka.
Baca Juga:
Langkah Pengamanan Menjelang Pilkada Serentak, Asistensi Operasi Damai Cartenz di Intan Jaya
6. Bangun dialog bahas Papua
Para pemimpin MSG juga meminta sekretariat membangun pengaturan dialog melalui pemerintah Indonesia, selama pertemuan tingkat tinggi (SOM).
"Di mana pemangku kepentingan terkait bisa diundang untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan perkembangan di wilayah Papua."
