WahanaNews.co | Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris, Dominic
Raab, mengatakan, China melanggar Deklarasi Bersama
tahun 1984 karena mengubah sistem elektoral (pemilihan) Hong Kong.
Perubahaan ini mengancam kebebasan
warga bekas koloni Inggris tersebut.
Baca Juga:
Taiwan Bakal Diterjang Topan Koinu dalam Beberapa Hari Ke Depan
"Hari ini China mengubah sistem
elektoral Hong Kong yang dengan jelas melanggar Deklarasi Bersama dengan
menekan kebebasan rakyat Hong Kong dan melanggar kewajiban internasional
China," kata Raab, Selasa (30/3/2021).
Otonomi Hong Kong dijamin dengan
kerangka "satu negara, dua sistem" yang diabadikan dalam kesepakatan
Deklarasi Bersama Cina-Inggris pada 1984.
Perjanjian itu ditandatangani Perdana
Menteri Cian Zhou Ziyang dan Perdana Menteri Inggris, Margaret
Thatcher.
Baca Juga:
Saham Asia Melemah Karena Meningkatnya Deflasi di China dan Jepang
Pada 10 Maret lalu, Menteri Luar Negeri Inggris untuk Asia, Nigel
Adams, mengatakan, perubahan sistem elektoral mengancam
kebebasan dan hak sipil rakyat Hong Kong.
Adams menegaskan keprihatinan Inggris
atas langkah perubahan itu.
Parlemen China, yakni National People"s Congress (NPC), menyetujui resolusi perubahan sistem elektoral Hong Kong.
China dianggap sengaja mengubah sistem
elektoral untuk mengurangi jumlah perwakilan dari kelompok pro-demokrasi di
institusi-institusi Hong Kong.
Lewat aturan ini, China ingin
pemerintahan Hong Kong hanya akan diisi oleh kandidatkandidat "patriotik".
Adams mengatakan, Inggris ingin melihat perubahannya terlebih dahulu sebelum
melakukan penilaian terakhir.
Ia mengatakan tidak bisa berspekulasi
Inggris akan memberikan sanksi pada seseorang atas tindakan China terhadap Hong
Kong.
Tapi, ia
menegaskan, langkah tersebut masih akan dipertimbangkan.
Sebelumnya, Inggris
mempertimbangkan sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia ke Cina.
Sebab, mereka menilai Beijing telah melanggar kesepakatan pada 1997 ketika
Inggris mengembalikan Hong Kong ke China. [qnt]
