WahanaNews.co | Kelompok perlawanan dari Lembah Panjshir, Front Perlawanan Nasional (NRF), mengutuk pemerintahan baru Afghanistan bentukan Taliban. NRF menganggap pemerintahan itu paria atau kaum rendahan dan tidak sah.
"Ini akan menjadi pemerintahan paria, pemerintahan yang tidak sah. Lihat saja jumlah teroris di kabinet ini. Kita berharap mereka akan melakukan reformasi?" ujar juru bicara NRF, Ali Maisam Nazary, kepada AFP, Rabu (8/9).
Baca Juga:
Taliban Persekusi Ratusan Perempuan Afghanistan
Nazary juga berkata, "Narasi Taliban moderen sudah berakhir. Tidak ada Taliban yang mendukung pemerintahan yang inklusif."
Pemerintah baru, kata Nazary, tak merepresentasikan etnis-etnis di Afghanistan yang beragam. Menurutnya, semua posisi teratas diberikan kepada para pemimpin kunci Taliban dan jaringan Haqqani.
Tindakan Taliban mengecualikan banyak etnis Afghanistan untuk masuk ke pemerintahan, termasuk Syiah dan Hazara yang juga dominan di negara itu, menurut Nazary justru memperdalam kesenjangan sosial.
Baca Juga:
Taliban Larang Anak Perempuan Berusia 10 Tahun untuk Sekolah
"Kelompok etnis Afghanistan menentang mereka," katanya.
Nazary melontarkan komentar-komentar ini setelah Taliban mengumumkan pemerintahan sementara di Afghanistan pada Selasa (7/9) lalu.
Jajaran pemerintahan bernama resmi Islamic Emirate of Afghanistan itu memang hanya berisi petinggi-petinggi Taliban dan jaringan Haqqani.
