WahanaNews.co | Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan Ocha dan 10 menteri pada kabinetnya kini harus menghadapi serangan mosi tidak percaya yang diajukan partai oposisi Thailand.
Oposisi menuduh mereka menerima gratifikasi, salah mengelola ekonomi, serta merusak demokrasi dan mempertahankan kekuasaan.
Baca Juga:
Lokasi Sempat Terdeteksi, 11 Warga Sukabumi Disekap di Wilayah Konflik Myanmar
Oposisi berharap dapat memastikan debat yang digelar bulan depan dan akan menjatuhkan pemerintah 17 partai Prayuth.
Ini akan menjadi pemungutan suara mosi tidak percaya Prayuth terakhir sebelum masa jabatannya berakhir pada bulan Maret tahun depan.
Prayuth, yang merupakan bekas jenderal, mulai berkuasa usai mengkudeta pemerintahan terpilih 2014 lalu.
Baca Juga:
ASEAN+3 Tandatangani MoU untuk Perangi Kejahatan Siber Lintas Batas
Ia sudah menghadapi tiga mosi tidak percaya sejak pemilihan 2019 lalu.
"(Dia) pemimpin dengan cacat pikir, mempertahankan kekuasaan, tidak menghormati supremasi hukum, kurang bermoral dan gagal mengelola urusan negara," kata pemimpin blok oposisi, Chonlanan Srikaew, di parlemen, Rabu (15/6/2022).
Direktur Office of Innovation for Democracy di King Prajadhipok's Institute, Stithorn Thananithichot, mengatakan, Prayuth dapat selamat dari mosi tidak percaya ini bila koalisinya bersatu.
Sementara pengamat politik lainnya, Sukhum Nualsakul, mengatakan, mosi ini lebih bertujuan untuk menyingkirkan Prayuth dalam pemilihan tahun depan.
Pengamat lainnya mengatakan, popularitas pemerintah mulai menurun, terutama usai Pemilihan Gubernur Bangkok bulan lalu, di mana tokoh oposisi berhasil mengalahkan kandidat pro-pemerintah.
Juru bicara pemerintah, Thanakorn Wangboonkongchana, mengatakan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
"Perdana menteri sudah siap menjelaskan pada parlemen dan menjawab semua persoalan yang diangkat oposisi karena pemerintah yakin menjalankan negara dengan jujur tanpa korup yang terjadi di pemerintah sebelumnya," kata Thanakorn. [gun]
