"Tujuan proposal saya adalah untuk memungkinkan pemerintah
terus berfungsi di tengah epidemi ini dengan dukungan bipartisan di Parlemen,"
katanya dalam pidato yang disiarkan televisi.
"Saya tidak berniat untuk terus berpegang teguh pada
kekuasaan. Dalam situasi ini, sudah sepantasnya mandat dikembalikan kepada
rakyat untuk memilih pemerintahan baru pada waktunya. Tergantung pada situasi
pandemi, saya memberikan komitmen bahwa pemilu ke-15 akan diadakan paling
lambat akhir Juli tahun depan," katanya, seperti dikutip AP, Sabtu
(14/8/2021).
Baca Juga:
Unggul di Quick Count, PM Belanda dan 4 Kepala Negara Ucapkan Selamat ke Prabowo
Pengumuman Muhyiddin menandai putaran balik hanya seminggu
setelah dia mengatakan kepada rakyat Malaysia bahwa dia yakin dia masih
memiliki dukungan mayoritas dan akan menyerukan mosi percaya di Parlemen pada
bulan September.
Setidaknya delapan anggota Parlemen dari Organisasi Nasional
Melayu Bersatu (UMNO), partai terbesar dalam aliansi yang berkuasa, telah
menandatangani deklarasi penarikan dukungan mereka kepada pemerintah, yang
cukup untuk menyebabkan keruntuhannya. Dua menteri UMNO telah mengundurkan diri
dari kabinet.
Di bawah konstitusi Malaysia, perdana menteri harus
mengundurkan diri jika dia kehilangan dukungan mayoritas dan raja dapat
menunjuk seorang pemimpin baru yang dia yakini mendapat kepercayaan dari
Parlemen. Namun pihak oposisi dan UMNO terpecah dan tidak bisa menyepakati
siapa yang harus menjadi pemimpin.
Baca Juga:
Kasus Korupsi, Mantan PM Malaysia Muhyiddin Yassin Ditangkap
"Muhyiddin secara terbuka mengakui bahwa dia kehilangan
dukungan mayoritas...mengundurkan dirilah sekarang," tulis anggota
Parlemen oposisi Fahmi Fadzil di Twitter.
Banyak anggota Parlemen oposisi menuduh Muhyiddin
memutarbalikkan konstitusi karena terserah raja untuk memutuskan.
"Upaya tak tahu malu untuk membeli anggota Parlemen
oposisi dengan remah-remah," kecam Teresa Kok, salah satu anggota Parlemen
oposisi.
