WahanaNews.co | Perdebatan penguasa militer Myanmar vs pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi tentang siapa yang seharusnya mewakili negara itu di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), masih jadi teka teki.
Tapi yang jelas, kedua pihak tampaknya sama-sama tak akan berbicara pada sidang tahunan para pemimpin dunia itu.
Baca Juga:
RI-AS Kecam Kekerasan Terhadap Warga Sipil yang Berlanjut di Myanmar
Melansir Associated Press, Myanmar dijadwalkan menjadi salah satu pembicara akhir pada pertemuan yang digelar selama 6 hari itu pada Senin (27/9/2021) sore.
Namun, juru bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan Jumat (24/9/2021), “Pada titik ini, Myanmar tak akan berbicara.”
Menteri Luar Negeri Myanmar Wunna Maung Lwin menyatakan, dia telah menunjuk Aung Thurein yang telah pensiun dari militer tahun ini setelah 26 tahun, sebagai duta besar Myanmar untuk PBB.
Baca Juga:
KTT Liga Arab dan OKI Sepakati Tekanan Global: Cabut Keanggotaan Israel dari PBB Segera!
Hal ini dinyatakan Lwin dalam suratnya pada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Juli lalu.
Dalam surat penyerta, Lwin mengatakan bahwa Kyaw Moe Tun, duta besar Myanmar untuk PBB yang diakui, “telah diberhentikan pada 27 Februari 2021 karena menyalahgunakan tugas dan mandatnya”.
Beberapa pekan setelah kudeta militer, dalam pidato dramatisnya di pertemuan Majelis Umum tentang Myanmar pada 26 Februari silam, Tun menyerukan “tindakan sekuat mungkin dari komunitas internasional” untuk memulihkan demokrasi di negara itu.
Dia juga mendesak semua negara untuk mengecam keras kudeta, menolak mengakui rezim militer, dan meminta para pemimpin militer untuk menghormati pemilihan November 2020 yang dimenangkan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi.
Sidang ke-76 Majelis Umum PBB dibuka pekan lalu dan 9 anggota komite kredensial disebutkan: Amerika Serikat (AS), Rusia, China, Bahama, Bhutan, Chile, Namibia, Sierra Leone dan Swedia.
Majelis Umum beranggotakan 193 orang yang bertanggung jawab atas akreditasi diplomat, dan permintaan akreditasi harus terlebih dulu disampaikan kepada komite kredensial 9 anggotanya.
Namun, juru bicara majelis Monica Grayley menyatakan pada Jumat (24/9/2021) bahwa belum ada kata sepakat menyoal siapa yang akan mewakili Myanmar.
Ini berarti, Tun, duta besar yang diakui PBB saat ini, tetap menjadi perwakilan Myanmar di PBB dan harus berbicara.
Tapi, kata Tun secara pribadi pada awal bulan ini, dia berencana untuk tidak menonjolkan diri selama pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum PBB itu.
Pada Agustus lalu, dua warga negara Myanmar ditangkap atas tuduhan berkonspirasi mengusir duta besar Tun dengan mencelakai – atau bahkan membunuh – dia dalam sebuah serangan yang direncanakan dilakukan di wilayah AS.
Menurut dokumen pengadilan federal White Plains, seorang pedagang senjata Thailand yang menjual senjata pada militer Myanmar, menyewa pasangan itu untuk melukai Tun dan memaksanya mundur.
Pihak berwenang menyatakan, jika aksi itu tak berhasil, Tun akan dibunuh. [rin]
