WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketegangan geopolitik kembali menyeruak ke permukaan ketika sebuah video viral memperlihatkan sekelompok orang mengenakan pakaian adat mengangkat poster bertuliskan “FREE MALUKU, FREE PAPUA, FREE ACEH” dalam sebuah forum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Momen ini menjadi perbincangan hangat baik di dalam negeri maupun media internasional pada Kamis (24/4/2025).
Baca Juga:
Wujudkan Kota Depok ‘Heritage’, Pemkot Beri Intensif PBB 12 Bangunan Cagar Budaya
Peristiwa yang terjadi dalam forum United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) tersebut segera menarik reaksi dari pemerintah Indonesia.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan keprihatinan dan mengecam keras aksi yang dinilai mencederai kehormatan negara.
Gaduh 'Free Papua, Maluku, & Aceh' di Forum PBB, Kemlu RI Buka Suara
Baca Juga:
Pemkot Bengkulu Menonaktifkan 16.766 SPPT PBB Milik Masyarakat Setempat
Juru Bicara Kemlu RI, Rolliansyah Soemirat atau Roy, memberikan pernyataan resmi usai konferensi pers di Gedung Palapa, Kemlu, pada hari yang sama.
Ia menyebut aksi tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan forum internasional oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Memang ada insiden mengenai orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan forum United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) beberapa hari yang lalu," tegas Roy kepada wartawan.
Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya tidak mewakili aspirasi masyarakat Indonesia, tetapi juga memanfaatkan lembaga multilateral untuk agenda separatisme yang mencemaskan.
WNI Ditahan AS, Indonesia Protes Prosedur Aparat Imigrasi
Dalam perkembangan lain yang juga menyita perhatian, Kemlu RI menyoroti penahanan beberapa warga negara Indonesia (WNI) oleh aparat imigrasi Amerika Serikat.
Penahanan tersebut dinilai tidak memenuhi prosedur yang berlaku dan dianggap merugikan hak-hak warga negara.
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha, menyampaikan bahwa pihak Indonesia telah mengambil langkah-langkah diplomatik.
"Indonesia melalui perwakilan kita yang ada di Amerika Serikat juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan otoritas yang ada di Amerika Serikat," jelas Judha dalam konferensi pers di Gedung Palapa, Kamis (24/4/2025).
Kemlu RI juga menyatakan akan terus memantau kasus tersebut dengan cermat dan mendesak pihak AS untuk bertindak transparan serta menghormati prosedur hukum internasional.
Kemelut Palestina: Hamas Sebut Ucapan Abbas sebagai Penghinaan
Sementara itu, ketegangan internal Palestina kembali mengemuka setelah Presiden Mahmoud Abbas melontarkan kritik keras terhadap kelompok perlawanan Hamas.
Abbas menyerukan agar Hamas segera membebaskan sandera warga Israel dan menyalahkan kelompok tersebut atas konflik berkepanjangan.
Namun, pernyataan itu langsung dibalas oleh pejabat senior Hamas, Basem Naim. Ia menganggap pernyataan Abbas sebagai bentuk penghinaan terhadap perjuangan rakyat Palestina.
"Ini adalah penghinaan," kata Naim merespons kemarahan Abbas yang terekam dalam sebuah pernyataan terbuka di hadapan media lokal.
Perseteruan antara otoritas Palestina dan Hamas menjadi sorotan tersendiri di tengah krisis kemanusiaan yang belum berakhir di Gaza dan Tepi Barat.
Ketegangan ini memperlihatkan betapa rumitnya dinamika politik internal Palestina di tengah tekanan internasional yang semakin besar.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
