WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketegangan geopolitik kembali memanas setelah Rusia dan Cina memblokir resolusi Dewan Keamanan PBB yang ditujukan untuk mengamankan jalur pelayaran vital di Selat Hormuz, pada Rabu (8/4/2025).
Rusia dan Cina menggunakan hak veto mereka untuk menggagalkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertujuan melindungi pelayaran komersial di Selat Hormuz.
Baca Juga:
Konflik Global Picu Krisis Energi, Rusia Prioritaskan Pasar Asia
Pemungutan suara terhadap rancangan resolusi yang diajukan Bahrain tersebut dilakukan pada Selasa (7/4/2026), dengan hasil sebelas dari lima belas anggota DK PBB memberikan dukungan dan dua negara memilih abstain.
Namun demikian, Rusia dan Cina menilai bahwa isi resolusi tersebut tidak netral dan cenderung berpihak terhadap Iran.
Dalam isi rancangan resolusi itu, negara-negara yang terdampak diminta untuk mengoordinasikan upaya defensif guna menjamin keselamatan dan keamanan navigasi di Selat Hormuz.
Baca Juga:
Rusia Klaim Kemenangan Baru, Kuasai Penuh Luhansk Ukraina Timur
“Negara-negara yang terkena dampak akan diminta untuk mengkoordinasikan upaya, yang bersifat defensif, sesuai dengan keadaan, untuk berkontribusi dalam memastikan keselamatan dan keamanan navigasi di Selat Hormuz.”
Kondisi di jalur strategis tersebut semakin memburuk setelah Iran mengancam akan menyerang kapal-kapal sebagai respons atas serangan militer Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari.
Akibat ancaman tersebut, aktivitas pengiriman melalui Selat Hormuz yang sebelumnya menjadi jalur sekitar seperlima distribusi minyak dan gas global praktis terhenti.
Situasi ini kemudian memicu lonjakan harga bahan bakar di berbagai negara serta mendorong sejumlah negara, khususnya di kawasan Asia, untuk memberlakukan pembatasan konsumsi dan penjatahan energi.
Utusan Cina untuk PBB, Fu Cong, menilai pengesahan resolusi dalam kondisi saat ini justru akan memberikan sinyal yang keliru di tengah meningkatnya ketegangan global.
“Mengadopsi rancangan tersebut ketika AS mengancam kelangsungan hidup suatu peradaban akan mengirimkan pesan yang salah,” kata Fu Cong.
Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, menyatakan bahwa Rusia bersama Cina telah mengajukan rancangan resolusi alternatif terkait situasi di Timur Tengah, termasuk isu keamanan maritim.
Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menyambut baik langkah veto tersebut dan menilai tindakan itu mencegah penyalahgunaan forum internasional.
“Tindakan mereka hari ini mencegah Dewan Keamanan disalahgunakan untuk melegitimasi agresi,” ujar Iravani.
Rancangan resolusi tersebut sebelumnya telah melalui proses negosiasi intensif selama beberapa hari di balik layar antarnegara anggota.
Dalam versi awal, dokumen tersebut secara eksplisit merujuk pada Bab 7 Piagam PBB yang memberikan kewenangan kepada DK PBB untuk menjatuhkan sanksi hingga penggunaan kekuatan militer.
Namun setelah mendapat penolakan dari Cina, Bahrain merevisi rancangan tersebut dengan menghapus klausul penggunaan kekuatan serta menghilangkan referensi penegakan yang bersifat mengikat.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
