WahanaNews.co | Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag menerbitkan surat perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin atas kejahatan perang di Ukraina. Moskow sontak bereaksi keras terhadap keputusan tersebut.
Selain Putin, surat perintah penangkapan dari ICC ditujukan juga ke Komisaris Hak Anak Kantor Presiden Rusia Maria Alekseyevna Lvova-Belova yang dituduh telah memindahkan anak-anak Ukraina secara ilegal.
Baca Juga:
121 Kelompok Mendesak Biden Dukung Independensi ICC dan Tolak Sanksi Terhadap Pejabatnya
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag pada hari Jumat kemarin itu harus batal demi hukum lantaran tidak memiliki bobot hukum.
"Keputusan Mahkamah Pidana Internasional tidak ada artinya bagi negara kita, bahkan dari sudut pandang hukum," tulis Zakharova dalam pesan Telegram pada Jumat malam, seperti dikutip Sputnik, Sabtu (18 Maret 2023). "Rusia bukan pihak dalam Statuta Roma Pengadilan Kriminal Internasional dan tidak memiliki kewajiban di bawahnya. Rusia tidak memiliki kerja sama dengan badan ini dan kemungkinan surat perintah penangkapan dari pengadilan akan batal demi hukum," tambah Zakharova.
Senator Andrei Klishas, ketua Komite Perundang-undangan Konstitusional dan Pembangunan Negara Dewan Federasi Rusia, menyambut pandangan Zakharova, dengan mengatakan perintah ICC tanpa dasar hukum atau efek yuridis bagi Rusia.
Baca Juga:
Jerman Bertekad Tangkap Netanyahu Jika ICC Keluarkan Surat Perintah Penangkapan
"Mendesak Rusia untuk segera mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap semua hakim ICC," ujarnya.
"Saat ini yurisdiksi ICC tidak hanya diakui oleh Rusia, tetapi juga oleh sejumlah anggota Dewan Keamanan PBB. Setelah membuat keputusan yang tidak masuk akal, ICC telah memulai jalan penghancuran diri,” kata Klishas.
Sebelumnya, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin dan Maria Lvova-Belova atas dugaan tanggung jawab mereka terkait kejahatan perang berupa pemindahan anak-anak secara tidak sah dari wilayah pendudukan di Ukraina ke Federasi Rusia dari Februari 2022 dan seterusnya. [ast/eta]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
