"Konstitusi tidak mengizinkan pembubaran parlemen, tetapi mengizinkan pekerjaannya ditangguhkan," kata Saied.
Saied, yang terpilih sebagai Presiden Tunisia pada akhir 2019, mengklaim dirinya sebagai penafsir utama konstitusi. Langkahnya pun mendapat kritik oleh para hakim dan lawan politiknya, khususnya partai Ennahdha yang terinspirasi Islam, blok terbesar di parlemen.
Baca Juga:
Masuki Pertemuan Intersesi ke-6, RI-Tunisia Segera Tuntaskan Perundingan IT-PTA pada 2024
Awal bulan ini, para diplomat dari negara-negara G7 - Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan AS - meminta Saied mengembalikan Tunisia ke "tatanan konstitusional" dan mendesaknya untuk menyampaikan jalan yang jelas ke depan terkait masa depan negaranya. [rin]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
