WahanaNews.co | Ukraina ngamuk setelah Rusia memegang kepemimpinan Dewan Keamanan PBB (DK PBB) pada Sabtu (1/4) lalu.
Ukraina yang sekarang ini sedang diinvasi Rusia itu menyebut tak seharusnya negara yang dipimpin Vladimir Putin itu ikut terlibat dalam menjaga perdamaian dan keamanan global.
Baca Juga:
RI-AS Kecam Kekerasan Terhadap Warga Sipil yang Berlanjut di Myanmar
Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan Rusia yang menjadi pimpinan DK ketika invasi brutalnya ke Ukraina memasuki tahun kedua, adalah suatu "lelucon April Mop terburuk di dunia."
"Negara yang secara sistematis melanggar semua aturan dasar keamanan internasional, sedang memimpin sebuah badan yang satu-satunya misinya adalah menjaga dan melindungi keamanan internasional," kata Kuleba.
Melansir CNN Indonesia, Kepresidenan dewan keamanan bergilir menurut abjad di antara 15 negara anggotanya. Badan tersebut dikendalikan oleh lima anggota tetapnya, termasuk AS dan Rusia.
Baca Juga:
KTT Liga Arab dan OKI Sepakati Tekanan Global: Cabut Keanggotaan Israel dari PBB Segera!
Korps diplomatik PBB menyadari bahwa publik skeptis Rusia memimpin dewan sementara pasukannya menduduki sebagian Ukraina -- yang juga negara anggota PBB. Rusia juga merupakan pimpinan terakhir Dewan Keamanan pada Februari 2022, menjelang invasi ke Ukraina.
Seorang presiden Dewan Keamanan seharusnya tetap netral. Namun dalam peran barunya, Rusia dapat mengatur pertemuan di Ukraina dan menggunakan momen itu untuk menggambarkan AS dan negara Barat lainnya membuat tuduhan palsu terhadap Rusia.
"Tampaknya agak aneh...itu membuat Dewan terlihat buruk," kata kepala International Crisis Group PBB Richard Gowan tentang kepresidenan Rusia.
Namun, para pendukung Rusia di Markas Besar PBB mengatakan mereka melihat kesejajaran bersejarah pada situasi saat ini. Salah satunya adalah ketika AS menginvasi Irak pada tahun 2003 tanpa persetujuan dewan.
Pada akhirnya, masalahnya "bukan pada Kepresidenan Rusia. Itu perilaku Rusia di Ukraina," kata seorang diplomat Dewan Keamanan kepada CNN.
Selama setahun terakhir, Ukraina telah mempertanyakan apakah Rusia memiliki hak atas kursi permanennya di dewan, karena mereka menerima kursi bekas Uni Soviet tanpa pemungutan suara pada awal 1990-an.
Tetapi tidak mungkin untuk mengeluarkan Rusia dari DK atau PBB atas tindakannya di Ukraina.
Piagam PBB, yang menjadi dasar organisasi, tidak memudahkan menghilangkan anggota tetap Dewan. Hak veto Rusia dapat dengan mudah mempertahankan perwakilannya di dewan selamanya.
"Sebuah negara yang secara terang-terangan melanggar piagam PBB dan menginvasi tetangganya yang lebih kecil tidak memiliki tempat di Dewan Keamanan PBB. Sayangnya Rusia adalah anggota tetap Dewan dan tidak ada jalur hukum internasional untuk mengubah kenyataan itu," kata juru bicara Misi AS untuk PBB kepada CNN.
Semua yang dapat dilakukan sebenarnya adalah menantang apa yang dikatakan Rusia di sana, sesuatu yang telah dijanjikan AS.
"Kami terus menyuarakan kebohongan mereka dan menghadirkan suara, data, dan fakta yang kredibel di lapangan," kata juru bicara AS. [eta/est]
