WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, kembali mengingatkan dunia internasional mengenai ancaman krisis pendanaan yang semakin mendesak.
Peringatan tersebut ia sampaikan saat berbicara di hadapan Komite Keempat Majelis Umum PBB, di mana ia menegaskan bahwa UNRWA tengah menghadapi kekurangan anggaran yang sangat serius antara tahun 2025 hingga awal 2026.
Baca Juga:
Gaza Menuju Krisis Air Total: Sistem Distribusi Runtuh Akibat Blokade dan Serangan
Menurut laporan Anadolu, Sabtu (15/11/2025), defisit yang harus ditutupi diperkirakan mencapai US$200 juta atau sekitar Rp3,3 triliun.
Lazzarini menjelaskan bahwa pemasukan lembaga itu pada kuartal pertama 2026 berada jauh di bawah kebutuhan minimal untuk menutupi kekurangan tahun 2025.
Kondisi ini membuat situasi keuangan UNRWA berbeda dan lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Baca Juga:
Dapur Umum Dijarah, Gaza Hadapi Kelaparan Akut dan Kehancuran Sistemik
Tanpa injeksi dana baru dari negara-negara donor, Lazzarini memperingatkan bahwa keberlangsungan operasional UNRWA berada di titik kritis.
Lembaga tersebut saat ini bertanggung jawab atas 40 persen layanan kesehatan primer di Jalur Gaza, serta menjadi penyedia pendidikan bagi ratusan ribu anak Palestina di berbagai wilayah pengungsian.
Peran itu menjadikan UNRWA penopang utama bagi kebutuhan dasar jutaan pengungsi Palestina.
Ia menekankan bahwa pemangkasan layanan dapat memicu konsekuensi besar bagi stabilitas kawasan, khususnya di Gaza, Tepi Barat, Lebanon, Suriah, dan Yordania.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pengungsi, tetapi juga berpotensi memengaruhi dinamika politik dan kemanusiaan di Timur Tengah.
Dalam konferensi pers terpisah, Lazzarini menyampaikan kemungkinan terburuk berupa penutupan sebagian layanan bila pendanaan tidak segera dipulihkan.
Namun, ia menegaskan bahwa lembaganya tidak akan mengambil keputusan penutupan secara sepihak.
“Jika dana benar-benar habis, pihaknya harus meminta arahan baru dari Majelis Umum PBB mengenai prioritas yang harus diambil,” ujarnya.
Meski demikian, ia masih berharap krisis ini dapat diatasi melalui komitmen nyata dari negara-negara donor.
Ia juga kembali menyerukan agar negara-negara anggota PBB tidak hanya memberi persetujuan formal terhadap mandat UNRWA.
Dukungan yang dibutuhkan, kata Lazzarini, adalah komitmen konkret dalam bentuk pendanaan dan sumber daya yang cukup agar UNRWA dapat menjalankan tugas kemanusiaannya secara penuh.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
