WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus mempercepat pemulihan fasilitas dan layanan kesehatan setelah gempa bumi mengguncang sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak tetap memperoleh pelayanan medis, sekaligus mengantisipasi potensi peningkatan jumlah pasien dalam beberapa hari setelah bencana.
Baca Juga:
Menkes Temukan Bakteri E. coli pada Sejumlah Sampel MBG, BGN Perketat Standar Sanitasi Dapur
Pemulihan diprioritaskan pada sejumlah rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang mengalami kerusakan maupun gangguan operasional.
Pemerintah menargetkan fasilitas kesehatan yang terdampak dapat kembali memberikan pelayanan dasar secara bertahap sesuai kondisi di masing-masing wilayah.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemulihan fungsi rumah sakit menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.
Baca Juga:
CKG 2026 Temukan Sejuta Kasus Baru Hipertensi, Kemenkes Ingatkan Pentingnya Cek Kesehatan Tahunan
Kemenkes menargetkan seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) yang terdampak dapat kembali menjalankan pelayanan dasar paling lambat dalam waktu satu minggu.
“Prioritas utama untuk mengembalikan fungsi layanan di seluruh rumah sakit kabupaten/kota terdampak. Langkah ini dilakukan untuk menghadapi lonjakan pasien dalam beberapa hari ke depan,” kata Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers di Jakarta, Senin, 17 Agustus 2026.
Budi menjelaskan, proses pemulihan rumah sakit tidak hanya diarahkan untuk mengembalikan seluruh fungsi bangunan, tetapi terlebih dahulu memastikan layanan medis yang paling dibutuhkan masyarakat dapat berjalan.
Beberapa layanan yang menjadi perhatian antara lain operasi trauma, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta hemodialisa bagi pasien yang membutuhkan terapi cuci darah.
Berdasarkan laporan situasi per 15 Agustus, dampak gempa tercatat meluas ke delapan kabupaten/kota di NTT.
Daerah tersebut meliputi Sikka, Ende, Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, dan Flores Timur.
Dari sejumlah fasilitas kesehatan yang terdampak, Kemenkes memberikan perhatian khusus terhadap RSUD Nagekeo dan RSUD Ruteng.
Kedua fasilitas tersebut dinilai membutuhkan dukungan tambahan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan medis bagi masyarakat di wilayah terdampak.
“Info sementara lokasi terparah di RSUD Nagekeo dan RSUD Ruteng. RS Lapangan lengkap dengan fasilitas operasi, serta Emergency Medical Team yang terdiri dari dokter spesialis bedah, anestesi, dan emergensi sudah bergerak ke dua lokasi tersebut,” ujarnya.
Untuk memperkuat pelayanan di RSUD Nagekeo yang mengalami kerusakan cukup berat, Kemenkes mengirimkan satu unit Rumah Sakit Mobil pada Senin (17/8/2026).
Fasilitas kesehatan bergerak tersebut dilengkapi dengan ruang operasi dan sejumlah sarana pendukung untuk membantu penanganan pasien, khususnya kasus kegawatdaruratan dan kebutuhan medis dasar.
Selain memperbaiki fasilitas kesehatan yang terdampak secara langsung, pemerintah juga menyiapkan skema rujukan agar pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut tetap dapat memperoleh pelayanan secara cepat.
Dalam skema tersebut, RSUD Borong dan RSUD Komodo disiapkan sebagai fasilitas rujukan bagi pasien dari Nagekeo yang memerlukan penanganan lanjutan.
RSUD Borong sebelumnya telah masuk dalam Program Quick Win dengan target waktu tempuh rujukan selama dua jam.
Sementara itu, RSUD Komodo memiliki target waktu rujukan maksimal empat jam.
Penguatan sistem rujukan tersebut dinilai penting mengingat kondisi sejumlah fasilitas kesehatan masih dalam tahap pemulihan.
Dengan adanya rumah sakit rujukan, pasien dengan kondisi yang membutuhkan layanan spesialistik dapat segera dipindahkan ke fasilitas yang lebih siap.
Tidak hanya rumah sakit, Kemenkes juga menargetkan puskesmas yang mengalami kerusakan akibat gempa dapat segera kembali melayani masyarakat.
Pemulihan puskesmas menjadi penting karena fasilitas tersebut merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan dasar di tingkat masyarakat.
“Kemenkes menargetkan seluruh puskesmas rusak akibat gempa dapat kembali beroperasi maksimal dalam waktu dua minggu. Pelayanan dasar ibu hamil, persalinan, dan imunisasi menjadi prioritas utama selama proses pemulihan layanan kesehatan,” kata Menkes Budi menegaskan.
Selain pemulihan bangunan dan sarana medis, pemerintah juga terus memantau kebutuhan tenaga kesehatan, obat-obatan, alat kesehatan, serta kesiapan layanan darurat di daerah terdampak.
Langkah tersebut dilakukan agar pelayanan kesehatan tidak terhenti meskipun sebagian fasilitas masih menghadapi dampak kerusakan akibat gempa.
Kemenkes juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai unsur terkait untuk memastikan proses pemulihan berjalan secara terpadu.
Dengan dukungan fasilitas kesehatan darurat, tenaga medis, serta sistem rujukan yang diperkuat, pemerintah berharap kebutuhan kesehatan masyarakat terdampak gempa dapat tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat hingga memasuki tahap pemulihan.
Pemulihan layanan kesehatan tersebut menjadi bagian penting dari penanganan pascabencana, terutama untuk mencegah munculnya persoalan kesehatan lanjutan serta memastikan kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, anak-anak, lansia, dan pasien dengan penyakit tertentu tetap mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
