WAHANANEWS.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan bahwa fungsi pengawasan obat dan makanan yang dijalankan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak boleh mengalami penurunan kualitas maupun efektivitas, meskipun lembaga tersebut menghadapi kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2027.
Menurutnya, pengawasan merupakan tugas pokok yang sangat vital dalam menjamin keamanan masyarakat terhadap berbagai produk yang beredar di pasaran.
Baca Juga:
Biaya Kesehatan RI Capai Rp 640 Triliun Per Tahun, OJK Ungkap Baru 5% Ditangung Asuransi
Netty menjelaskan, dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, BPOM telah menyampaikan komitmennya untuk tetap menjalankan seluruh fungsi pengawasan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan berkurangnya kualitas pengawasan, mengingat tantangan yang dihadapi saat ini semakin kompleks.
“BPOM menyatakan bahwa pengawasan akan tetap menjadi prioritas meskipun ada penyesuaian anggaran. Saya menekankan bahwa pengawasan merupakan tugas utama dan fondasi kerja BPOM yang tidak boleh berkurang dalam kondisi apa pun,” ujar Netty dikutip dari situs resmi DPR RI, Kamis (11/06/2026).
Baca Juga:
Kapolda Jambi Terima Audiensi Konsulat Amerika Serikat, Bahas Penguatan Kerja Sama Keamanan dan Pertukaran Informasi
Sebagai lembaga yang memiliki mandat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, BPOM bertanggung jawab menyelenggarakan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar di Indonesia.
Oleh karena itu, kapasitas pengawasan harus terus diperkuat guna memastikan perlindungan konsumen dan mencegah munculnya produk yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.
Dalam menjalankan tugas tersebut, BPOM memastikan jaringan pengawasan di berbagai daerah tetap berjalan optimal melalui Balai Besar POM dan Loka POM yang tersebar di sejumlah wilayah.
Upaya tersebut juga diperkuat melalui sinergi dengan dinas kesehatan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar pengawasan dapat menjangkau lebih luas hingga ke daerah.
Netty menilai kebutuhan pengawasan saat ini semakin mendesak karena pola distribusi obat mengalami perubahan yang sangat signifikan.
Jika sebelumnya penjualan obat lebih banyak dilakukan melalui apotek dan sarana resmi lainnya, kini peredaran produk kesehatan juga marak terjadi melalui platform digital, media sosial, hingga berbagai jalur distribusi informal yang sulit dipantau.
“Peredaran obat sekarang tidak hanya terjadi di sarana resmi, tetapi juga melalui marketplace dan berbagai saluran informal. Kondisi ini membutuhkan pengawasan yang lebih adaptif sekaligus peningkatan literasi masyarakat agar tidak mudah tertipu oleh produk yang belum terjamin keamanannya,” katanya.
Menurut Netty, perkembangan teknologi digital membawa manfaat dalam mempermudah akses masyarakat terhadap produk kesehatan.
Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga menghadirkan tantangan baru karena produk yang belum memiliki izin edar atau tidak memenuhi standar keamanan dapat lebih mudah dipasarkan kepada masyarakat.
Politisi Fraksi PKS itu juga mengingatkan pentingnya menjadikan kasus gangguan ginjal akut pada anak yang terjadi pada tahun 2022 sebagai pelajaran berharga bagi seluruh pemangku kepentingan.
Tragedi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang kuat dan respons cepat sangat dibutuhkan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
“Kejadian gangguan ginjal akut pada anak beberapa tahun lalu harus menjadi pengingat bahwa pengawasan obat tidak boleh lengah. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Selain memperkuat pengawasan, Netty menekankan pentingnya meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan obat dan makanan.
Ia mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam membeli produk kesehatan serta tidak mudah tergiur oleh harga yang terlalu murah atau promosi yang tidak masuk akal.
Sementara itu, BPOM terus mengintensifkan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi, pemerintah daerah, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga kelompok masyarakat lainnya.
Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya memilih produk yang aman dan telah terdaftar.
Netty juga menyoroti peran strategis Tim Penggerak PKK yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat hingga tingkat keluarga.
Melalui jaringan yang luas dan aktivitas yang menyentuh komunitas akar rumput, PKK dapat menjadi mitra penting dalam menyebarluaskan informasi mengenai keamanan obat dan makanan.
Melalui pendekatan yang lebih dekat kepada keluarga dan komunitas, edukasi mengenai pentingnya penggunaan produk yang aman diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif.
Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat, risiko penggunaan produk ilegal, palsu, atau berbahaya dapat ditekan.
“Peran PKK dan berbagai unsur masyarakat sangat strategis dalam meningkatkan pemahaman publik. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat akan lebih bijak dalam memilih produk yang aman dan terdaftar,” pungkasnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
