WAHANANEWS.CO, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pihaknya akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kerjasama antara KPK dan BGN juga akan dilakukan berupa koordinasi serta metode pengawasan secara tertutup untuk mengevaluasi kondisi di lapangan.
Baca Juga:
Pemerintah Siapkan Rp 25 Triliun per Bulan untuk Makan Bergizi Gratis
Tak hanya dengan KPK, lanjut Dadan, BGN juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga pengawas, termasuk BPKP, BPK, dan Kejaksaan Agung, untuk memastikan pelaksaan program yang transparan dan akuntabel.
“Kami hadir hari ini di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp400 triliun. Kami mohon dibantu untuk pengawasan,” ujar Dadan dikutip dari Merdeka.com, baru-baru ini.
Diketahui, BGN sendiri akan mengelola anggaran sebesar Rp70 triliun pada tahun 2025. Lalu adanya kemungkinan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun pada triwulan ketiga, sehingga total dana MBG bisa mencapai Rp170 triliun.
Baca Juga:
Dampak Sampah MBG: Saatnya Sekolah Terapkan Daur Ulang Seperti di Jepang
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa pihaknya akan mengawasi MBG melalui pencegahan dan monitoring.
"Pengawasan penting dilakukan karena anggarannya luar biasa besar. Saya ingatkan ada empat hal yang perlu dicermati dalam melaksanakan program MBG ini. Pertama potensi fraud-nya pasti ada. Semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah," ujar Setyo.
Bahkan, Setyo menyoroti potensi kecurangan dan menekankan perlunya tata kelola keuangan yang transparan serta akuntabel.
Selain potensi kecurangan, Setyo memfokuskan penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta penentuan lokasi SPPG yang strategis untuk menjaga kelayakan konsumsi yang akan diberikan kepada penerima manfaat.
Selain itu, Setyo juga mengamati pemberian susu gratis dalam MBG. Menurut kajian KPK, pada program pemerintah sebelumnya, pemberian susu dan biskuit tidak efektif dalam penurunan angka stunting.
"Sehingga dari tahun ke tahun penurunan stunting tidak banyak. Oleh karena itu saya harap ini benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi lagi. Pastikan kandungan makanan betul-betul dikaji dan disesuaikan sehingga makanan yang sampai ke anak-anak dan ibu hamil benar-benar berkualitas," terangnya.
Sedangkan dalam hal anggaran, Setyo mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.
"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” jelas dia.
Selain menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan, Setyo juga mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan.
"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," kata Setyo.
"Bahan baku, sumber daya, dan aspek lain terkait MBG harus memanfaatkan masyarakat lokal," imbuh Setyo.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
