Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Infrastruktur Strategis, Pembangunan Pedesaan, dan Transmigrasi, Thomas Jusman, menyebut penyediaan hunian layak sebagai isu nasional yang harus ditangani dengan serius.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan dunia usaha adalah langkah strategis yang tidak bisa ditawar.
Baca Juga:
Rencana Kementerian PKP Mau Luncurkan Apartemen Subsidi, Bos Pengembang Angkat Suara
“Bagaimana menyediakan hunian layak dan terjangkau yang merupakan program prioritas pemerintah, hanya bisa dicapai melalui kerja bersama,” ujar Thomas.
Kadin sendiri telah meluncurkan program renovasi rumah sebagai bentuk kontribusi nyata. Pada tahap awal, organisasi ini menargetkan perbaikan 500 unit RTLH hingga April 2026.
Program tersebut dimulai dari Jakarta dengan alokasi 200 unit, kemudian Banten 100 unit, Jawa Barat 100 unit, NTT 50 unit, serta Bangka Belitung 50 unit, yang dikerjakan bersama kementerian dan sejumlah yayasan kemanusiaan.
Baca Juga:
Maruarar Sirait Apresiasi Dukungan Pemerintah Pusat untuk Percepatan KUR Perumahan
Menteri Ara menyambut langkah ini dengan positif dan menilai program Kadin selaras dengan agenda pemerintah dalam mempercepat ketersediaan hunian layak bagi masyarakat.
Ia memastikan bahwa koordinasi akan diperkuat agar bantuan dari pemerintah dan pihak swasta saling melengkapi, tidak tumpang tindih, dan tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan semua kolaborasi ini memberikan hasil nyata bagi rakyat, terutama keluarga miskin yang selama ini tinggal di rumah tidak layak,” tegas Menteri Ara.
