"Sekarang kan bebas (ekspor) yang bebas itu banyak diekspor harganya murah, merugikan petani kualitasnya buruk. Nah sekarang diatur agar terdaftar dan dikendalikan," katanya.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan budi daya tanaman kratom harus naik kelas. Supaya bisa menjaga kualitas hasil produksi hingga tidak merugikan para petani.
Baca Juga:
Napi Narkoba Bakal Terima Amnesti, Menkum: Hanya 700 Orang
Menurutnya saat ini ekspor tanaman kratom yang dilakukan oleh para petani, memiliki kualitas yang kurang baik. Hal itu membuat harga jual pun menjadi turun secara drastis. Sehingga budi daya yang memiliki standar harus dilakukan untuk menjaga nilai ekonomis dan meningkatkan kualitas. Saat ini Kementerian Pertanian tengah menunggu keputusan pasti terkait regulasi tata kelola tanaman kratom, yang masuk pada jenis tanaman hutan.
"Kalau nanti sudah ditentukan katakanlah di bawah menteri pertanian kami bisa melakukan pembinaan dan dibentuk dalam bentuk korporasi. Koperasi kita korporasikan, sehingga bisa tertata dan kualitas terjamin," timpal Amran.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga angkat bicara soal kratom. Dia mengungkapkan arahan dari Jokowi agar terus melanjutkan riset agar semakin jelas apakah tanaman kratom membahayakan bagi masyarakat atau tidak.
Baca Juga:
ABK Kapal Kayu di Batam Bawa Sabu dari Malaysia, Jika Sampai Jakarta Dibayar Rp300 Juta
“Maka arahan dari presiden pertama supaya Kementerian Kesehatan, BRIN, dan BPOM lanjutkan riset sesungguhnya yang aman seberapa bagi masyarakat," ucap Moeldoko.
Menurut Moeldoko Kementerian Kesehatan sudah mengatakan bahwa Kratom sudah tidak masuk dalam kategori tanaman Narkotika. Sehingga perlu adanya riset lanjutan dari BRIN mengenai seberapa bahaya zat sedative yang terkandung dari Kratom. Targetnya pada Agustus ini riset yang dilakukan BRIN itu diharapkan sudah selesai.
Selain itu Moeldoko juga menjelaskan Kemendag diminta untuk mengatur tata niaga untuk melakukan standarisasi. Dengan kualitas produk yang diawasi oleh melalui ketentuan BPOM yang produknya di survey oleh Surveyor.
