WAHANANEWS.CO, Jakarta – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menegaskan pentingnya membangun kolaborasi yang erat antara lembaga legislatif dan kalangan akademisi dalam memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Menurutnya, keterlibatan generasi muda, khususnya mahasiswa, dapat memberikan perspektif kritis sekaligus menjadi dorongan positif bagi optimalisasi fungsi pengawasan yang dijalankan BAKN DPR RI.
Baca Juga:
Rieke Diah Pitaloka Tegaskan Tak Ada Restorative Justice untuk Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak
Hal tersebut disampaikan Herman Khaeron usai menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Kunjungan tersebut dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bagi mahasiswa untuk memahami tugas, fungsi, serta mekanisme kerja DPR RI, khususnya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.
“Kami menerima mahasiswa FISIP Unswagati yang tentu pada hari ini juga ada undangan di DPR. Kebetulan mereka mampir ingin mengetahui lebih jauh tentang fungsi tugas BAKN. Sekaligus saja jika tadi saya menerangkan bagaimana fungsi DPR dan alat kelengkapan DPR di DPR RI ini dan kemudian tata cara kerja seperti apa, sehingga mereka memiliki pembekalan yang cukup wawasan terkait dengan ke-DPR RI-an,” ujar Herman dikutip dari situs resmi DPR RI, Kamis (2/7/2026).
Baca Juga:
Ilham Permana: Ukur Keberhasilan Pariwisata dari Nilai Ekonomi, Bukan Jumlah Wisatawan
Menurut Herman, tingginya antusiasme mahasiswa terlihat dari berbagai pertanyaan yang mereka ajukan selama diskusi.
Sebagian besar pertanyaan berfokus pada mekanisme transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Hal tersebut dinilai mencerminkan besarnya perhatian publik terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI dalam memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai ketentuan.
“Tadi bagus pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan fungsi tugas BAKN. Dan semuanya memang tertuju kepada bagaimana tata laksana transparansi dari anggaran pemerintah, terutama juga terkait dengan pemerintah daerah. Bagaimana pula kerja BAKN untuk bisa masuk memeriksa lembaga yang dianggap melalui undang-undang independen seperti Bank Indonesia. Ya tentu saya jelaskan bahwa memang undang-undang membolehkan dengan fungsi-fungsi yang lebih terbatas,” ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Lebih lanjut, Herman menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan menjadi langkah awal untuk memperkuat kemitraan antara BAKN DPR RI dengan perguruan tinggi di berbagai daerah.
Kolaborasi yang dibangun secara berkelanjutan diharapkan mampu membuka ruang dialog yang lebih luas antara lembaga legislatif dan kalangan akademisi dalam mengawal tata kelola keuangan negara.
Ia menambahkan, sinergi dengan perguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan berbagai masukan, kajian, serta rekomendasi yang objektif, berbasis data ilmiah, dan mampu memperkuat kualitas pengawasan BAKN terhadap pengelolaan keuangan negara.
Dengan demikian, peran akademisi dan mahasiswa tidak hanya sebatas sebagai pengamat, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola anggaran yang semakin transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
