Ia juga mendukung kebijakan agar pelaku usaha mengelola sampah secara mandiri dan tidak lagi bergantung penuh pada pemerintah dalam proses pengolahan limbah.
“Hotel, restoran, dan kafe memiliki tanggung jawab moral terhadap lingkungan. Mereka menikmati keuntungan ekonomi dari pariwisata Bali, maka sudah sewajarnya ikut berinvestasi dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan,” tutur Tohom.
Baca Juga:
Reformasi BUMN Lewat Danantara, MARTABAT Prabowo-Gibran: Rekrut Profesional Kunci Cegah Korupsi
Tohom yang juga Pengamat Energi dan Lingkungan ini mengatakan bahwa pengelolaan sampah modern dapat menjadi sumber energi baru sekaligus membuka peluang ekonomi hijau bagi masyarakat lokal.
“Ke depan, sampah tidak boleh lagi dipandang sebagai beban. Dengan teknologi yang tepat, residu sampah bisa diolah menjadi energi, bahan bakar alternatif, hingga produk bernilai ekonomi. Ini peluang besar bagi Bali untuk membangun ekosistem pariwisata berkelanjutan,” katanya.
Ia menilai kebijakan pengurangan sampah dari sumbernya juga sejalan dengan arah pembangunan nasional pemerintahan Prabowo-Gibran yang mulai memberi perhatian besar terhadap ketahanan lingkungan dan penguatan ekonomi hijau.
Baca Juga:
ReJO: Kepemimpinan Tegas & Teruji, KSP Harus jadi “Mata dan Telinga” Presiden
“Kalau Bali berhasil membangun sistem pengelolaan sampah yang disiplin dan modern, maka ini bisa menjadi model nasional bagi daerah wisata lain di Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Bali I Wayan Koster mengungkapkan bahwa 41 persen persoalan sampah di Bali berasal dari sektor hotel, restoran, dan kafe.
Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota pun akan memperketat pengawasan terhadap pengelolaan sampah pelaku usaha Horeka, terutama setelah kondisi TPA Suwung mengalami overload dan menimbulkan polusi lingkungan.
