WAHANANEWS.CO, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa pengembangan hilirisasi industri kelapa sawit harus dibarengi dengan penguatan ekosistem secara menyeluruh, mulai dari sektor hulu hingga hilir.
Menurutnya, keberhasilan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengembangkan produk turunan, tetapi juga bergantung pada pengelolaan perkebunan dan peningkatan produktivitas di tingkat hulu.
Baca Juga:
Pemkab Tanjab Timur Matangkan Strategi Hilirisasi Kelapa untuk Dongkrak Ekonomi Petani
Rachmat menjelaskan, seluruh rantai industri sawit perlu dibangun secara terintegrasi agar dapat saling menopang.
Pengelolaan perkebunan, peningkatan produktivitas tanaman, penguatan kapasitas pelaku usaha, hingga pengembangan berbagai produk turunan sawit harus berjalan dalam satu ekosistem yang berkelanjutan.
"Hilirisasi tidak bisa jalan jika ekosistem tidak berkembang. Hilirisasi tidak jalan jika hulu tidak diurus dengan baik," kata Rachmat, Senin, 10 Agustus 2026.
Baca Juga:
DPR Usulkan Badan Otoritatif Data Nasional untuk Perkuat Satu Data Indonesia
Ia menambahkan, penguatan sektor hulu dan hilir perlu dilakukan secara beriringan agar industri kelapa sawit tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu memperluas manfaat bagi masyarakat.
Dalam konteks pembangunan nasional, sektor perkebunan dan pertanian dinilai memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah.
Karena itu, Rachmat menilai keberhasilan pembangunan tidak semata-mata dapat diukur dari terlaksananya berbagai program pemerintah.
Lebih dari itu, hasil pembangunan harus benar-benar memberikan dampak dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
"Perkebunan dan pertanian adalah bagian dari pembangunan nasional, perencanaan yang baik dilaksanakan saja tidak cukup, harus dirasakan dengan baik," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rachmat juga menilai SIEXPO dapat menjadi wadah untuk mempertemukan berbagai pihak yang berkepentingan dalam industri kelapa sawit.
Forum tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi sekaligus membangun kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, pekebun, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menentukan arah pengembangan industri sawit nasional.
Menurutnya, pengembangan industri sawit ke depan tidak seharusnya hanya berfokus pada peningkatan volume produksi.
Aspek penciptaan nilai tambah, pengembangan industri pengolahan, serta pemerataan manfaat ekonomi juga perlu menjadi bagian penting dari strategi hilirisasi.
"Pastikan produksi kelapa sawit bisa dinikmati semua rakyat Indonesia. Dan yang menghasilkan ikut makmur," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat industri kelapa sawit, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan sarana dan prasarana, serta pembenahan tata kelola perkebunan.
Menurut Syahrial, penguatan sektor sawit juga dilakukan melalui sejumlah kebijakan yang menyentuh langsung kepentingan pekebun.
Di antaranya adalah pengaturan harga bagi pekebun yang menjalankan pola kemitraan serta mendorong peningkatan sertifikasi guna memperbaiki tata kelola dan daya saing perkebunan.
Syahrial menyebut posisi Riau sangat strategis dalam industri kelapa sawit nasional.
Sekitar 20 persen perkebunan sawit Indonesia berada di wilayah tersebut.
Besarnya kontribusi Riau terhadap sektor sawit nasional turut berdampak pada alokasi dana yang diterima daerah dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Dengan proporsi perkebunan tersebut, Riau memperoleh sekitar 20 persen dari dana yang disalurkan BPDP.
Dana tersebut antara lain dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pengembangan sumber daya manusia, termasuk program beasiswa bagi masyarakat yang berkaitan dengan sektor kelapa sawit.
Penguatan ekosistem dari hulu hingga hilir diharapkan dapat membuat industri sawit semakin produktif dan berdaya saing, sekaligus memastikan manfaat ekonomi dari komoditas strategis tersebut dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat, khususnya para pekebun sebagai bagian penting dari rantai industri kelapa sawit.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
