WAHANANEWS.CO, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) kembali jadi sorotan publik usai menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akibat kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan bahwa lembaganya tidak akan kompromi terhadap isu keselamatan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan program pangan.
Baca Juga:
Catat Nomornya, Warga Kini Bisa Laporkan Masalah MBG Lewat Hotline Resmi BGN
"Setiap SPPG wajib mematuhi standar keamanan pangan yang sudah ditetapkan. Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, terutama anak-anak penerima MBG jadi prioritas utama," ujar Nanik dalam keterangan tertulis, Senin (29/9/2025).
Makanan dari puluhan SPPG yang dihentikan sementara itu kini tengah diuji laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Hasil uji tersebut akan menjadi dasar langkah berikutnya terhadap status SPPG terkait. Nanik berharap, proses ini akan menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG.
Baca Juga:
Ayam Dibeli Sabtu, Dimasak Rabu: BGN Sebut Kasus Keracunan MBG di Bandung Barat di Luar Nalar
"BGN berkomitmen penuh agar insiden serupa tidak terulang kembali. Dengan langkah penguatan pengawasan, kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG tetap terjaga," tegasnya.
Berikut daftar SPPG yang dinonaktifkan sementara oleh BGN:
SPPG OKI Pedamaran Menang Raya.
SPPG Musi Banyuasin Babat Toman Manggun Jaya.
SPPG Ogan Ilir Muara Kuang Ramakasih.
SPPG OKU Baturaja Timur Sukaraya.
SPPG Karimun Karimun Sungai Lakam Timur 1.
SPPG Kota Palembang Kalidoni.
SPPG Karimun Meral Sei Raya.
SPPG Kota Batam Sagulung Sungai Pelunggut.
SPPG Tulang Bawang Barat Tulang Bawang Tengah Penumangan.
SPPG Lampung Utara Kotabumi.
SPPG Serang Kramatwatu Serdang.
SPPG Situbondo Panji Mimbaan.
SPPG Situbondo Panarukan Sumberkolak.
SPPG Khusus Koja Jakarta Utara.
SPPG Pamekasan Tlanakan Larangan Tokol.
SPPG Wonogiri Wonokarto.
SPPG Kota Tangsel Setu Bakti Jaya 2.
SPPG Gunungkidul Semin Sumberejo.
SPPG Garut Kadungora Karangmulya.
SPPG Lamongan Jetis.
SPPG Tasikmalaya Cikalong Mandalajaya.
SPPG Sukoharjo Baki Menuran.
SPPG Sleman Gamping Nogotirto.
SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu.
SPPG Palang Gesik harjo Tuban.
SPPG Bandung Barat Cipongkor Neglasari.
SPPG Bandung Barat Cihampelas Mekarmukti.
SPPG Kota Batu Batu Sisir.
SPPG Jaktim Cipayung Munjul 2.
SPPG Sukabumi Palabuhanratu.
SPPG Bojonegoro Campurejo.
SPPG Blitar Wonodadi.
SPPG Rembang Krangan Tanjungan.
SPPG Subang Dawuan Kaler.
SPPG Kota Bandung Sukajadi Sukagalih 01.
SPPG Sumedang Situraja Jatimekar.
SPPG Sumedang Ujungjaya Palabuan.
SPPG Kebumen Petanahan Karanggadung.
SPPG Banyumas Karanglewas Karanglewas Kidul.
SPPG Banyumas Banyumas.
SPPG Pamarican Ciamis Sukajadi.
SPPG Sumbawa Sumbawa Lempeh.
SPPG Buton Pasarwajo Awainulu.
SPPG Kota Bau Bau Kolakuna Kadolomoko.
SPPG Kota Palu Tatanga Tawanjuka.
SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung.
SPPG Sumbawa Empang Bunga Eja 2.
SPPG Bulungan Tanjung Selor Tanjung Selor Hilir.
SPPG Parigi Moutong Taopa Nunurantai.
SPPG Kota Kupang.
SPPG Mamuju Tapalang Galung.
SPPG Lombok Barat Lembar Lembar Selatan 2.
SPPG Konawe Unaaha Ambekairi.
SPPG Kota Tual Pulau Dullah Selatan Ketsoblak.
SPPG Maluku Barat Daya Babar Barat Tepa.
SPPG Bulukumba Bontobahari Sapo Lohe.
BGN juga membuka kanal pengaduan masyarakat sebagai sistem deteksi dini agar masalah serupa cepat terpantau.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati menjelaskan bahwa kanal ini diharapkan memperkuat mekanisme pengawasan lapangan.
"BGN membuka kanal pengaduan masyarakat dan memperkuat mekanisme monitoring di lapangan. Hal ini untuk memastikan setiap persoalan dapat segera terpantau dan ditangani dengan cepat," kata Hida.
Kejadian keracunan ini disebut sebagai momentum penting untuk memperbaiki tata kelola seluruh SPPG, mulai dari rantai pasokan, proses dapur, hingga distribusi ke penerima manfaat.
"Evaluasi ini menjadi momentum perbaikan menyeluruh. Kami ingin memastikan bahwa standar keamanan pangan dipatuhi di semua lini, sehingga penerima manfaat terlindungi," tegasnya.
Presiden Prabowo Subianto sendiri langsung turun tangan dengan menggelar rapat kabinet membahas kasus ini pada Senin (29/9/2025).
Prabowo menegaskan seluruh SPPG wajib menjaga kebersihan dapur MBG agar aman dari bakteri.
"Kita risau masih ada, makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur. Kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat modern, tidak terlalu mahal, untuk membersihkan, membunuh semua bakteri," ujar Prabowo di Munas PKS, Hotel Sultan, Jakarta.
Ia juga memerintahkan setiap dapur MBG dilengkapi dengan test kit agar makanan diuji sebelum didistribusikan.
"Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji semuanya. Dan langkah-langkah preventif lainnya," jelasnya.
Sejak Januari hingga September 2025, tercatat lebih dari 5.000 kasus keracunan MBG di berbagai daerah.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
