WAHANANEWS.CO, Jakarta - Polemik anggaran fantastis untuk fasilitas rumah jabatan memicu respons tegas dari pemerintah pusat, saat Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta rencana pengadaan kursi pijat dan akuarium air laut di rujab Gubernur Kalimantan Timur dibatalkan jika tidak mendesak pada Senin (27/4/2026).
Sorotan itu muncul terkait rencana anggaran senilai Rp 25 miliar yang dialokasikan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk renovasi rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur.
Baca Juga:
Anggaran Makan Minum Pemda Rp1 Miliar Sehari, DPR: Tak Masuk Akal!
"Ya kalau tidak prioritas ya batalkan saja," ucap Bima.
Ia menegaskan pentingnya kepala daerah untuk meninjau ulang rencana penggunaan anggaran tersebut agar selaras dengan kebutuhan prioritas daerah.
"Nah ini yang harus diperhatikan betul oleh Pak Gubernur dan kami meminta Pak Gubernur untuk betul-betul mempertimbangkan kembali, mengkaji kembali ya. Semua kan bisa disesuaikan," kata Bima.
Baca Juga:
Purbaya Minta Daerah Habiskan Anggaran, Said: Tak Mungkin Dana Disimpan
Lebih jauh, Bima menekankan bahwa prinsip efisiensi harus menjadi acuan utama dalam setiap penggunaan anggaran daerah, khususnya dalam proyek renovasi fasilitas jabatan.
"Ya kita serahkan kepada pemerintah daerah, yang kita ingin agar dikembalikan lagi kepada prinsip efisiensi," ujar dia.
Kementerian Dalam Negeri juga disebut memberikan perhatian khusus terhadap polemik yang berkembang di Kalimantan Timur tersebut.
"Kaltim ini sedang kita, sedang kita, dampingi secara khusus karena banyak aduan dan juga kita mencermati opini yang ada di publik begitu ya," kata Bima.
Pengawasan terhadap penggunaan APBD di daerah itu terus dilakukan, termasuk dengan menurunkan tim dari inspektorat dan jajaran otonomi daerah.
"Jadi ya Kaltim ini banyak catatan dari kami. Setiap perkembangan pasti kita sikapi. Ada dari Irjen yang kami turunkan ke sana gitu ya, teman-teman dari Otda yang juga berkomunikasi mengingatkan. Ya intinya, semangat efisiensi itu harus terus dipegang," ujarnya.
Bima juga mengingatkan bahwa seorang pemimpin seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat di atas fasilitas pribadi.
"Dan pemimpin itu, ya kan harus yang paling terakhir senang itu pemimpin. Yang paling terakhir enak itu pemimpin. Pemimpin itu bukan berorientasi pada fasilitas. Pemimpin itu pada karya dan kinerja. Ya kita berharap ada semangat itu yang di yang disadari oleh kepala daerah termasuk oleh Pak Gubernur," tutur Bima.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas polemik yang muncul terkait rencana renovasi rumah jabatan tersebut.
Permintaan maaf disampaikan melalui akun media sosial pribadinya pada Minggu (26/4/2026) malam sebagai respons atas kritik yang berkembang luas di masyarakat.
"Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi," ujar Rudi.
Ia menilai kritik publik sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di daerah.
Menurutnya, polemik ini menjadi refleksi penting, terutama dalam hal komunikasi kebijakan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
"Sebagai gubernur, saya tetap bertanggung jawab atas seluruh kebijakan yang berjalan saat ini," kata dia.
Ia juga menegaskan tidak akan menghindari tanggung jawab, meskipun rencana renovasi tersebut disebut telah disusun sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur.
[Redaktur: Sandy]
