WahanaNews.co, Jakarta - Kepala BNPT Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel mengakui masih ada jaringan radikalisme di lingkup pegawai BUMN sampai saat ini.
"Bukan masih banyak, mungkin masih ada jaringannya [radikalisme]," kata Rycko saat ditemui di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Jumat (8/9/23).
Baca Juga:
UMKM Binaan Pertamina Catat Potensi Bisnis Rp10,6 Miliar di Inabuyer 2026
Meski demikian, ia tak menyebut ada berapa dan di perusahaan BUMN mana saja para pegawai yang terpapar paham radikalisme. Ia juga tak menjelaskan afiliasi dari kelompok radikal mana yang menyusup ke BUMN tersebut.
Ia hanya mengatakan selama ini BNPT terus melakukan pembaharuan data pegawai BUMN yang diduga terpapar radikalisme.
"Saya enggak bisa jelaskan, yang jelas jaringannya ada," kata dia.
Baca Juga:
Spin-off Anak Usaha Danareksa Dimulai, MARTABAT Prabowo-Gibran: Perkuat Daya Saing Nasional
Menindaklanjuti temuan itu, Rycko memastikan BNPT akan mempersempit ruang gerak penyebaran paham radikalisme di tubuh BUMN. Salah satu caranya melalui asesmen terhadap pegawai BUMN yang memiliki risiko tinggi terpapar.
Melalui asesmen ini pula, ia akan mengkategorikan para pegawai BUMN yang terpapar radikalisme. Setelah itu, BNPT akan melakukan deradikalisasi kepada pihak yang terpapar.
"Asesmen BNPT akan melihat kategorinya yang intoleran, kemudian yang intoleran pasif, intoleran aktif kemudian terpapar," kata dia.
