WahanaNews.co, Jakarta - Kepala BNPT Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel mengakui masih ada jaringan radikalisme di lingkup pegawai BUMN sampai saat ini.
"Bukan masih banyak, mungkin masih ada jaringannya [radikalisme]," kata Rycko saat ditemui di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Jumat (8/9/23).
Baca Juga:
Erick Thohir Dorong Pengembangan UMKM, Anak-Cucu BUMN Dilarang Ikut Tender di Bawah Rp 15 M!
Meski demikian, ia tak menyebut ada berapa dan di perusahaan BUMN mana saja para pegawai yang terpapar paham radikalisme. Ia juga tak menjelaskan afiliasi dari kelompok radikal mana yang menyusup ke BUMN tersebut.
Ia hanya mengatakan selama ini BNPT terus melakukan pembaharuan data pegawai BUMN yang diduga terpapar radikalisme.
"Saya enggak bisa jelaskan, yang jelas jaringannya ada," kata dia.
Baca Juga:
Polisi Benarkan Eks Komisaris BUMN Zulkarnaen Apriliantony Tersangka Judol Komdigi
Menindaklanjuti temuan itu, Rycko memastikan BNPT akan mempersempit ruang gerak penyebaran paham radikalisme di tubuh BUMN. Salah satu caranya melalui asesmen terhadap pegawai BUMN yang memiliki risiko tinggi terpapar.
Melalui asesmen ini pula, ia akan mengkategorikan para pegawai BUMN yang terpapar radikalisme. Setelah itu, BNPT akan melakukan deradikalisasi kepada pihak yang terpapar.
"Asesmen BNPT akan melihat kategorinya yang intoleran, kemudian yang intoleran pasif, intoleran aktif kemudian terpapar," kata dia.
Pada pertengahan Agustus 2023 lalu publik dihebohkan ada keterlibatan oknum pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dalam kasus terorisme. Oknum pegawai PT KAI berinisial DE telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan terorisme. DE merupakan juru lansir KAI.
Pada tahun 2019 lalu, Kepala BNPT kala itu Suhardi Alius sempat mengungkapkan pegawai BUMN yang terpapar paham radikalisme. Dia mengaku tengah berusaha mencegah pemaparan radikalisme di dalam BUMN semakin meluas.
Suhardi juga memaparkan jumlah Aparatur Sipil Negara yang terpapar radikalisme di setiap kementerian atau lembaga negara berbeda-beda. Namun, dia memastikan radikalisme sudah menjangkit semua lini.
"Jangankan BUMN, semuanya ada. Polisi saja ada kok [terpapar radikalisme], Polwan. Saya (sudah) ngomong sama Polri," ujar Suhardi usai menemui Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta November 2019 lalu.
[Redaktur: Sandy]
