WAHANANEWS.CO, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema pembekalan bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Ia menilai materi pelatihan yang diterapkan saat ini perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas manajerial dan pengelolaan usaha, bukan menggunakan pendekatan yang menyerupai latihan militer.
Baca Juga:
DPR Dalami Penyebab 60 Ribu Calon Mahasiswa Lolos PTN Tak Daftar Ulang, UKT Jadi Sorotan
Menurut Darmadi, tugas utama seorang manajer koperasi adalah mengelola organisasi dan mengembangkan unit usaha agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Karena itu, metode pelatihan yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi yang akan dijalankan di lapangan.
"Kita yang dicari itu manajer, bukan tentara atau militer. Mereka tidak siap dilatih dengan metode seperti itu. Yang harus diperkuat justru kemampuan manajerialnya," ujar Darmadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Baca Juga:
Konferensi Pers Polda Jambi, Ungkap Ratusan Kasus Kriminal, Narkotika dan Tindak Pidana Khusus Selama Semester 1 2026
Ia berpandangan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program pembekalan, termasuk bertambahnya jumlah peserta yang meninggal dunia menjadi lima orang, menunjukkan adanya aspek perencanaan yang perlu dievaluasi secara serius.
Menurutnya, proses perekrutan calon manajer dalam jumlah besar yang dilakukan dalam waktu singkat membuat sejumlah tahapan persiapan belum berjalan secara optimal.
"Permasalahan itu timbul karena tidak well-planning. Perekrutan puluhan ribu manajer dilakukan dalam waktu singkat, sehingga tentu ada dampaknya dan harus menjadi bahan evaluasi," katanya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menilai evaluasi tidak hanya perlu dilakukan terhadap teknis pelaksanaan pelatihan, tetapi juga mencakup kurikulum, silabus, hingga metode pembelajaran yang digunakan.
Ia mengingatkan bahwa apabila pendekatan pelatihan saat ini tetap dipertahankan tanpa perbaikan, maka potensi terulangnya insiden serupa harus menjadi perhatian seluruh pihak.
"Saya pikir harus diubah kurikulum, silabus, atau metode pelatihannya. Fokusnya harus pada kemampuan mengelola usaha, bukan keterampilan militer," tegasnya.
Lebih lanjut, Darmadi menekankan bahwa calon manajer Kopdes Merah Putih semestinya memperoleh pembekalan yang berkaitan langsung dengan pengembangan koperasi dan pengelolaan bisnis.
Menurutnya, kemampuan menyusun strategi usaha, membaca potensi pasar, membangun jejaring bisnis, mengembangkan pelaku UMKM, hingga menyusun strategi pemasaran merupakan kompetensi yang jauh lebih dibutuhkan dibandingkan materi yang bersifat kedisiplinan ala militer.
"Manajer itu tidak mudah. Harus diuji kemampuan manajerialnya, bagaimana melihat peluang bisnis, mengembangkan UMKM, dan melakukan penetrasi pasar. Itu yang seharusnya menjadi materi utama," Di kutip situs resmi DPR RI, Rabu (1/7/2026).
Darmadi juga mengingatkan bahwa keberhasilan program Kopdes Merah Putih dalam jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh pembentukan kelembagaan atau jumlah koperasi yang berdiri.
Menurutnya, kualitas sumber daya manusia yang dipercaya mengelola koperasi menjadi faktor utama yang akan menentukan keberlangsungan dan keberhasilan program tersebut.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah segera melakukan penyempurnaan terhadap sistem pembekalan bagi calon manajer Kopdes Merah Putih.
Dengan pelatihan yang lebih berorientasi pada peningkatan kemampuan manajerial dan pengembangan usaha, para manajer diharapkan mampu mengelola koperasi secara profesional, memperkuat perekonomian desa, serta mewujudkan tujuan program secara berkelanjutan.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]