Esther memandang program makan siang gratis malah akan mendorong impor lebih tinggi. Melihat kondisi fiskal Indonesia sedang tidak baik-baik saja karena dari tahun ke tahun ratio utang punya tren meningkat, sementara income negara menurun sehingga membuat defisit fiskal melebar.
"Keberlanjutan fiskal berkelanjutan harus dibatasi, dengan stabilitas harga, PPN naik, BBM naik akan menggerus daya beli masyarakat kemudian stabilitas nilai tukar harus diperhatikan dengan mengembangkan pariwisata, daya beli masyarakat harus dijaga agar tidak terjadi chaos" sambungnya.
Baca Juga:
Pemprov Sulteng Dukung Penguatan Ketahanan Pangan Nasional, Jadi Lumbung Pangan Utama
Ratio utang terhadap PDB yang mencapai sekira 40% jelas akan membawa persoalan sendiri bagi presiden terpilih Prabowo. Hal itu akan menyebabkan efektivitas jalannya pemerintahan ke depan menjadi sangat riskan.
Handi Risza, Wakil Rektor Universitas Paramadina melihat kondisi geopolitik global yang tidak berkesudahan, konflik timur tengah memberikan dampak yang luar biasa kepada ekonomi global.
Pertumbuhan ekonomi stagnan, memberikan efek hambatan yang kuat terhadap ekonomi global.
Baca Juga:
Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Masih Terkendali, Menkeu: Ada Kenaikan Dibanding Tahun 2023
"Ternyata kita punya sensitivitas yang kuat terhadap harga komoditas, yang mana penerimaan pajak mengalami perlambatan dengan capaian 44,5% terhadap APBN, penurunan pajak terutama disebabkan PPh Badan akibat moderasi harga komoditas dan posisi utang pemerintah meningkat mencapai angka RP 8.338,43 triliun pada April 2024" jelasnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan Handi, terjadi peningkatan angka kemiskinan dari tahun 2019 sebesar 25,14 juta menjadi 25,9 jura pada tahun 2023, kemudian tingkat pengangguran juga meningkat dari 6,82 juta tahun 2019 menjadi 7,2 juta tahun 2024.
Ada kompromi politik koalisi besar Revisi Undang-Undang Kementerian Negara mengubah jumlah keseluruhan 34 kementerian menjadi disesuaikan dengan kebutuhan Presiden. Di mana partai pendukung Pemerintah diperkirakan sekitar 12-13 partai politik, gabungan antara partai parlemen dan non-parlemen.
