WAHANANEWS.CO, Jakarta - Percepatan pembangunan proyek Double-Double Track (DDT) kembali mengemuka sebagai langkah strategis dalam memperbaiki aspek keselamatan sekaligus tata kelola sistem perkeretaapian nasional, terutama setelah insiden kecelakaan di kawasan Bekasi Timur.
Upaya pemisahan jalur antara kereta komuter dan kereta jarak jauh dinilai menjadi kebutuhan mendesak, mengingat tingginya kepadatan lalu lintas kereta di lintasan sibuk seperti Bekasi hingga Cikarang yang selama ini rawan gangguan operasional.
Baca Juga:
Penyaluran Banpang Tersendat, DPR Soroti Dampaknya terhadap Lonjakan Harga Pangan
Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, menilai peristiwa di Bekasi Timur harus dijadikan momentum penting untuk mempercepat implementasi kebijakan pembangunan DDT, khususnya pada jalur yang saat ini masih melayani dua jenis layanan sekaligus, yakni komuter dan antarkota.
Ia mengingatkan bahwa selama kedua layanan tersebut masih menggunakan jalur yang sama, potensi gangguan perjalanan hingga kecelakaan akan tetap tinggi dan sulit dihindari.
“Momentum ini harus kita gunakan untuk mempercepat DDT. Jalur kereta komuter dan kereta jarak jauh wajib dipisah agar sistem operasi lebih aman dan tidak saling mengganggu,” ujar Sudjatmiko saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Baca Juga:
Stok Beras Tembus 5 Juta Ton, DPR Nilai Ketahanan Pangan RI Makin Kuat
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa pembangunan DDT sejauh ini baru mencapai Stasiun Bekasi. Sementara itu, jalur lanjutan menuju Cikarang yang justru memiliki frekuensi perjalanan tinggi masih menggunakan sistem jalur campuran.
Kondisi ini dinilai sebagai salah satu titik rawan dalam operasional perkeretaapian, karena gangguan pada satu jenis layanan dapat langsung berdampak pada layanan lainnya.
Menurutnya, skema ideal dalam sistem perkeretaapian modern adalah pemisahan penuh antara jalur komuter dan jalur kereta antarkota maupun logistik.
Melalui penerapan DDT, jalur khusus KRL akan difokuskan untuk mobilitas masyarakat perkotaan yang padat dan berfrekuensi tinggi, sementara jalur lainnya digunakan untuk perjalanan jarak jauh dan distribusi barang.
Pola ini diyakini mampu meningkatkan keselamatan, mengurangi potensi gangguan, serta menjaga ketepatan waktu perjalanan kereta.
Sudjatmiko juga menambahkan bahwa percepatan proyek DDT kini memiliki peluang lebih besar untuk direalisasikan.
Hal ini karena kendala pembebasan lahan yang sebelumnya menjadi hambatan utama, saat ini disebut sudah banyak terselesaikan, khususnya untuk pengembangan jalur hingga wilayah Cikarang.
Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat segera mempercepat tahap konstruksi dan penyelesaian proyek.
Selain fokus pada solusi jangka panjang, ia juga menyoroti pentingnya langkah jangka pendek untuk meningkatkan keselamatan, terutama di perlintasan sebidang.
Ia mendorong pemasangan palang pintu otomatis di sekitar 1.800 titik rawan kecelakaan sebagai upaya mitigasi awal.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa langkah tersebut hanya bersifat sementara dan tidak bisa menggantikan kebutuhan akan sistem yang lebih terintegrasi.
“Palang otomatis itu penting untuk jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang, jawabannya tetap pemisahan jalur melalui DDT agar sistem kereta kita lebih aman dan modern,” tegas Politisi asal Dapil Jawa Barat VI itu.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
