Azis menekankan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak boleh hanya berfokus pada penanganan pascabencana, tetapi juga harus memperkuat aspek pencegahan, edukasi, serta mitigasi risiko berbasis data dan pemetaan wilayah rawan.
"Kapasitas BNPB saat ini lebih banyak tersedot untuk penanganan. Kita perlu mendorong kebijakan nasional yang mampu memetakan daerah rawan bencana secara presisi sejak dini. Selain itu, pengawasan terhadap izin-izin lahan dan hutan harus diperketat untuk mencegah longsor dan banjir bandang yang berdampak sistemik pada pembangunan nasional," imbuhnya.
Baca Juga:
Fenomena Ekstrem Mengintai, BRIN Sebut Godzilla El Nino Picu Krisis Air
Selain persoalan kebijakan dan mitigasi struktural, Azis juga menaruh perhatian serius pada kelompok rentan, khususnya anak-anak.
Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan berbagai data, anak-anak menjadi kelompok yang paling banyak menjadi korban jiwa dalam peristiwa bencana, terutama karena kurangnya pemahaman mengenai langkah penyelamatan diri.
"Secara fisik, daya tahan anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Mereka seringkali tidak tahu harus lari ke mana saat terjadi tsunami atau gempa. Karena itu, saya pribadi mendorong pemerintah untuk serius memasukkan kurikulum kebencanaan di sekolah-sekolah, seperti yang diterapkan di Jepang," ujar Azis.
Baca Juga:
Marwan Dasopang Reses di Desa Silenjeng Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Palas
Ia menambahkan, penerapan kurikulum kebencanaan di lingkungan pendidikan akan menjadi investasi jangka panjang dalam membangun budaya sadar bencana.
Hal ini dinilai sangat relevan mengingat Indonesia berada di kawasan Ring of Fire yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami.
Dengan pembekalan sejak dini, anak-anak diharapkan memiliki naluri bertahan hidup yang lebih kuat serta memahami prosedur evakuasi yang tepat sesuai dengan kondisi geografis tempat tinggalnya, baik di wilayah pesisir, dataran rendah, maupun kawasan pegunungan.
