Komisi I juga mendesak adanya pembaruan standar keamanan nasional dalam proses disposal amunisi. Amel menekankan pentingnya menghilangkan segala bentuk potensi interaksi antara warga dengan material berbahaya.
"Kami paham bahwa dulunya penempatan gudang amunisi mungkin berada di lokasi terpencil, namun seiring pertumbuhan penduduk, bisa jadi kawasan itu kini menjadi padat pemukiman. Oleh karena itu, perubahan populasi tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan risiko yang ada," tuturnya.
Baca Juga:
RUU TNI Siap Disahkan, DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini
Komisi I DPR juga menyatakan dukungannya kepada TNI AD untuk melakukan investigasi mendalam dan independen atas kejadian ledakan di Garut.
Ia menegaskan bahwa hasil investigasi nantinya harus diimplementasikan secara serius agar insiden serupa tak terulang.
"Ke depan, dalam setiap rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI, Komisi I DPR RI akan terus memperbarui dan mengawasi sistem pengelolaan amunisi dan gudang persenjataan sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan prajurit dan masyarakat," pungkas Amel.
Baca Juga:
DPR Pertanyakan Soal Prajurit TNI Aktif Menduduki Posisi Strategis di Pemerintahan
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
