WahanaNews.co, Jakarta - Komisi XI DPR RI menyetujui pemberian penyertaan modal negara tunai (PMN) tunai kepada 6 BUMN untuk tahun anggaran 2023. Sedangkan sisianya 7 BUMN dapat PMN non tunai dan 3 BUMN dapat PMN di 2024.
Hal itu berdasarkan kesimpulan rapat kerja antara Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan agenda pengambilan keputusan PMN 2023 dan 2024.
Baca Juga:
Jelang HUT RI, 13 Desa di Kabupaten Sintang Kini Terang dengan Listrik PLN
Kesimpulan rapat ini dibacakan Wakil Ketua Komisi XI Dolfie Othniel Frederic Palit di Komisi XI, Jakarta, Senin (02/10/23).
"Komisi XI DPR RI menyetujui pemerintah melaksanakan PMN tunai dan non tunai pada APBN tahun anggaran 2023 dan PMN tunai pada APBN tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut," katanya membacakan kesimpulan rapat.
Lebih rinci, adapun PMN tunai 2023 itu diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) Rp 28,884 triliun, Airnav Indonesia Rp 659,19 miliar, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/BPUI Rp 3 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Rp 1,53 triliun, PT Len Industri (Persero) Rp 1,754 triliun dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Rp 1,014 triliun.
Baca Juga:
Usulkan PMN 2025 Capai Rp3 Triliun, PLN Paparkan Alokasi Penggunaannya
Dalam kesimpulan rapat juga disepakati pemerintah tidak memberikan PMN tunai kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp 10 triliun dan PT Bina Karya (Persero) Rp 500 miliar untuk tahun anggaran 2023.
"Pemerintah tidak melaksanakan PMN tunai pada APBN tahun anggaran 2023 kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp 10 triliun dan PT Bina Karya sebesar Rp 500 miliar," katanya.
Selain PMN tunai, Komisi XI dan pemerintah menyepakati pemberian PMN non tunai untuk tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:
