Penguatan sistem keimigrasian, menurutnya, menjadi salah satu langkah penting untuk mendeteksi lebih dini aktivitas mencurigakan yang berpotensi berkaitan dengan kejahatan lintas negara.
Selain pengawasan keimigrasian, Puan juga menyoroti pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum, kementerian terkait, hingga lembaga intelijen dalam melakukan pemantauan terhadap aktivitas WNA di Indonesia.
Baca Juga:
Komisi IX DPR Desak Pemerintah Perketat Pengawasan Penyebaran Virus Hanta Andes
Langkah tersebut diperlukan guna mencegah berkembangnya praktik ilegal yang dapat merugikan masyarakat serta mengganggu stabilitas sosial dan keamanan nasional.
Ia menekankan bahwa penanganan persoalan judi online tidak boleh bersifat sementara atau hanya dilakukan ketika kasus mencuat ke publik.
Pemerintah, kata dia, perlu membangun sistem pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai basis operasi jaringan perjudian internasional.
Baca Juga:
Sindikat Penipuan Asmara dari Balik Penjara Terbongkar, DPR Tuntut Hukuman Berat
Oleh sebab itu, DPR RI mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antarinstansi dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas warga asing yang dinilai mencurigakan.
Penindakan tegas dan terukur juga diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus mempersempit ruang gerak jaringan judi online internasional di Indonesia.
“Karena itu pengetatan atau antisipasi terkait dengan hal itu harus dilakukan, bukan hanya sekarang tapi secara berkala. Jadi hal ini penting karena ini juga untuk menjaga jangan sampai ini menjadi semakin luas dan melebar,” pungkasnya.
