WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa penanganan sampah perkotaan kini menjadi agenda strategis nasional yang mendapat perhatian dan pengawasan langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Pemerintah mendorong solusi berkelanjutan melalui pemanfaatan sampah sebagai sumber energi, seiring meningkatnya persoalan sampah di berbagai kota besar.
Baca Juga:
PLN Percepat Pemulihan Listrik Aceh, 98,9 Persen Desa Kembali Terang
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri ESDM Yuliot saat memberikan sambutan dalam Roundtable Discussion bertema Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Indonesia 2026: Kemitraan, Permodalan, dan Teknologi yang digelar di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
“Ini boleh dibilang di beberapa kota besar ini krisis sampah, krisis penanganan sampah. Jadi kita juga akan memprioritaskan, karena tanggung jawab dari Kementerian ESDM, bagaimana untuk sampah menjadi energi atau waste to energy itu bisa dilakukan,” kata Yuliot.
Ia menjelaskan, hadirnya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi tonggak penting dalam reformasi pengelolaan sampah nasional.
Baca Juga:
RDMP Kilang Balikpapan Jadi Kunci Pemerintah Menuju Hentikan Impor BBM
Regulasi tersebut diharapkan mampu mengurai kebuntuan penanganan sampah yang selama ini bergantung pada sistem pembuangan akhir, sehingga menyebabkan penumpukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Menurut Yuliot, keberhasilan implementasi proyek pengolahan sampah menjadi energi sangat bergantung pada kepastian skema pembiayaan.
Oleh karena itu, Perpres ini juga mengatur secara rinci mekanisme finansial, termasuk besaran biaya layanan pengolahan sampah (tipping fee) serta penyesuaian harga jual listrik agar lebih menarik bagi investor.
“Ya harga jual listrik itu kan sudah naik, itu sekitar 20 sen dolar,” jelas Yuliot, yang menandakan adanya insentif tarif listrik yang lebih kompetitif dibandingkan kebijakan sebelumnya.
Selain penyesuaian tarif, pemerintah juga menyiapkan skema subsidi untuk menutup selisih antara Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkitan listrik dengan harga keekonomian proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Skema ini disusun dengan perhitungan matang agar tetap menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal negara dan kepastian kelayakan usaha bagi pelaku industri.
“Ini untuk subsidi itu harus kita hitung lagi, berapa kapasitas yang tersedia, kemudian dari HPP, PLN berapa, kemudian selisihnya itu akan dihitung sebagai subsidi,” tambahnya.
Mulai Beroperasi pada 2027
Dalam peta jalan Kementerian ESDM, proyek PSEL atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) ditargetkan memberikan kontribusi signifikan terhadap bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) nasional.
Meskipun pengembangan proyek direncanakan berlangsung bertahap hingga 2034, tahapan awal pelaksanaan akan dimulai pada 2026.
“Dari groundbreaking kan biasanya penyesuaian sekitar 1,5 tahun-2 tahun apabila lahannya sudah tersedia. Diharapkan itu nanti sekitar 2027 sudah ada (PSEL) yang mulai beroperasi,” tegas Yuliot.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pengelolaan sampah secara serius, terpadu, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam taklimat pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, Presiden mengungkapkan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (aman, sehat, resik, dan indah) sebagai gerakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata.
Presiden juga mengingatkan bahwa persoalan sampah telah menjadi isu krusial di banyak daerah. Berdasarkan proyeksi pemerintah, hampir seluruh TPA di Indonesia diperkirakan akan mengalami kelebihan kapasitas paling lambat pada 2028.
“Sampah ini menjadi masalah, diproyeksi hampir semua TPA sampah akan mengalami overcapacity pada tahun 2028, bahkan lebih cepat,” katanya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah berencana segera memulai pembangunan 34 proyek waste to energy di 34 kota di Indonesia pada tahun ini.
Selain pembangunan infrastruktur, Presiden juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengatasi persoalan sampah secara menyeluruh.
“Ini saya minta groundbreaking berapa bulan ini dilaksanakan. Ini kita perkirakan 2 tahun lagi segera berfungsi,” kata Prabowo saat memberikan arahan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026). (RD).
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
