Meski tidak mengelola program teknis secara langsung, paguyuban ini berfungsi memastikan seluruh prioritas presiden dapat dieksekusi dengan baik melalui penyelarasan tata kelola lintas instansi.
Dalam forum tersebut, Gabriel menekankan pentingnya sinergi dan penyelarasan visi (aligned vision).
Baca Juga:
Indonesia Tegaskan Komitmen di COP30, PLN Siap Pimpin Transisi Menuju NZE 2060
Ia menjelaskan bahwa proses menuju kinerja bersama (shared outcomes) membutuhkan identifikasi isu, gambaran kondisi ideal, serta prakondisi yang diperlukan.
Ia mengingatkan agar instansi tidak terjebak dalam sekat mandat atau tupoksi masing-masing sehingga kolaborasi tidak terhambat oleh egosektoral.
Menurut Gabriel, setiap aspek dalam prioritas presiden perlu melalui diagnosis menyeluruh, termasuk perencanaan SDM, desain sistem, SOP, mekanisme insentif, hingga strategi implementasi.
Baca Juga:
Pemerintah Genjot Gerakan Nasional TOS TBC, Targetkan Penurunan Kasus Signifikan pada 2025
Semua elemen harus memiliki hubungan kausal yang jelas agar mendukung pencapaian target.
Jika permasalahan, penyebab, hingga kondisi ideal telah dipetakan, langkah selanjutnya adalah menyusun program, kegiatan, serta anggarannya.
“Ini yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang nantinya akan mempengaruhi peningkatan kualitas kebijakan yang dibuat,” jelasnya.
