WahanaNews.co | Ketua
Komisi X DPR RI Syaiful Huda merespons amuk Gubernur Lampung Arinal Djunaidi
yang menantang Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim, sampai bawa-bawa frasa nenek
moyang terkait persoalan pembelajaran tatap muka (PTM).
Baca Juga:
Soroti Mahalnya UKT, Komisi X ke Kemendikbudristek: Orang Miskin Tak Boleh Kuliah?
Syaiful menyebut persoalan tersebut terjadi karena
miskomunikasi antara pemda dan Mendikbud Nadiem Makarim.
Awalnya Syaiful menjelaskan akar persoalan sampai akhirnya
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menantang Nadiem Makarim. Dia menyebut ini
dikarenakan keluhan dan permintaan tolong Nadiem Makarim ke DPR RI terkait
sekolah tatap muka.
"Catatan saya begini, pertama, Mas Nadiem memang nggak
cukup mengeluh di DPR RI, dan itu saya sampaikan memang, jadi meminta tolong ke
kami di Komisi X nggak cukup memang," kata Syaiful saat dihubungi, Jumat
(27/8/2021).
Baca Juga:
Komisi X DPR RI Pertanyakan Nominal Bayar UKT Para Calon Mahasiswa di Perguruan Negeri
Syaiful menyebut sebetulnya pihak Komisi X sudah meminta
Nadiem mengkomunikasikan persoalan itu langsung kepada pemda terkait, khususnya
12 pemda yang PPKM-nya sudah turun ke level 3. Menurutnya, memang ada beberapa
pemda yang belum berani membuka sekolah tatap muka.
"Lebih dari itu, kita dorong, kita minta Kemendikbud
langsung komunikasi dengan berbagai pemda, termasuk 12 pemda, baik provinsi
maupun kabupaten/kota, yang belum berani memberikan izin pembelajaran tatap
muka gitu. Jadi harus on call gitu. Kalau perlu, Mas Nadiem on the spot,
misalnya ke Jawa Tengah, ke Mas Ganjar, karena Mas Ganjar juga belum. Terus ke
beberapa kabupaten, ke Lampung juga sama," ucapnya.
Politikus PKB ini menyebut memang belum ada upaya proaktif
dari Kemendikbud untuk mengkoordinasikan dan melakukan mitigasi terkait
persoalan ini. Dia pun menilai akar persoalan ini adalah tidak adanya
koordinasi antara Nadiem dan pemda, khususnya Gubernur Lampung, sehingga
terjadilah perdebatan tersebut.
"Kayaknya memang belum ada koordinasi tuh, Mas Nadiem
baru melempar saja waktu kami undang di raker. Ini berkontribusi bermasalah kan
artinya. Bagusnya 12 kabupaten/kota dan provinsi yang belum berani berikan izin
PTM lebih baik ditelpon. Menteri lebih menarik kan telepon langsung tanya
masalahnya apa. Jadi kelihatannya belum ada koordinasi, jadinya miskom,"
ujarnya.
Meski begitu, Syaiful menilai seharusnya pihak pemda, dalam
hal ini Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, tidak perlu berlebihan menanggapi
persoalan PTM ini. Dia menyebut kemarahan Arinal di ruang publik tidak akan
menyelesaikan masalah.
"Saya kira Pak Gubernur nggak usah berlebihan merespons
ini, karena tentu dengan cara marah-marah nggak selesaikan masalah. Kita
memahami kondisi objektif di Sumatera kan memang baru naik (kasus COVID-19),
trennya naik. Dan ketika Jawa-Bali melandai, luar Jawa menaik. Nah, memitigasi
persoalan gini menjadi penting Kemendikbud kerja sama, kolaborasi efektif
dengan pemda-pemda, bottle neck-nya apa, masalahnya apa, lalu berbagi peran apa
yang perlu ditanggung bersama, distribusi peran dan masalah," jelasnya.
"Kita memahami suasana ini, tapi saya kira aduan Nadiem
ke DPR nggak harus direspons berlebihan oleh gubernur maupun bupati-bupati
karena, sekali lagi, kami juga merasa Kemendikbud nggak cukup berkeluh kesah ke
kami," lanjutnya.
Di sisi lain, Syaiful meminta protes Gubernur Lampung juga
disikapi proaktif oleh Kemendikbud. Dia menyebut Kemendikbud harus memitigasi
dan melakukan koordinasi dengan duduk bersama pemda.
"Nah, jadi saya merasa, biar tidak ada kegaduhan,
karena dunia pendidikan tidak perlu gaduh saya kira, protes Gubernur Lampung
harus disikapi proaktif oleh Kemendikbud, dengan langsung mitigasi-koordinasi.
Saya kira itu yang terbaik dan yang lain saya kira kita tahu beban masalahnya
yang terjadi di pemda-pemda, tapi lebih baik duduk bersama, tidak perlu reaksi
yang saya kira malah bikin kontroversi di ruang publik," tuturnya.
Untuk diketahui, tantangan itu disampaikan Arinal Djunaidi
dalam wawancara dengan sejumlah wartawan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Belleza,
Bandar Lampung, Selasa, (24/8) lalu. Saat itu Arinal dimintai tanggapan soal
aksi Nadiem meminta tolong ke DPR untuk mendorong penerapan PTM di sejumlah
daerah.
Ada 12 daerah yang dilaporkan Nadiem, yang terbanyak memang
dari Lampung. Kabupaten-kabupaten di Lampung yang dilaporkan Nadiem ke DPR
ialah Pemkab Lampung Tengah, Pemkab Tanggamus, Pemkab Lampung Utara, Pemkab
Waykanan, Pemkab Pesawaran, Pemkab Tulang Bawang, dan Pemkab Mesuji.
Kembali ke wawancara Arinal, Ketua DPD Golkar Lampung itu
tampak emosional menanggapi pertanyaan soal aksi Nadiem di DPR. Dalam potongan
video wawancara yang viral, Arinal bahkan membawa-bawa frasa nenek moyang.
"Persoalannya, baru dua hari yang lalu kita 14
kabupaten selesai zona merah. Nenek moyang dia dari mana bahwa kabupaten itu
tidak boleh sekolah. Sampaikan salam saya kepada Nadiem, kalau kamu berani,
saya tantang dia," kata Arinal dalam potongan video yang beredar. [rin]
