"Kayaknya memang belum ada koordinasi tuh, Mas Nadiem
baru melempar saja waktu kami undang di raker. Ini berkontribusi bermasalah kan
artinya. Bagusnya 12 kabupaten/kota dan provinsi yang belum berani berikan izin
PTM lebih baik ditelpon. Menteri lebih menarik kan telepon langsung tanya
masalahnya apa. Jadi kelihatannya belum ada koordinasi, jadinya miskom,"
ujarnya.
Meski begitu, Syaiful menilai seharusnya pihak pemda, dalam
hal ini Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, tidak perlu berlebihan menanggapi
persoalan PTM ini. Dia menyebut kemarahan Arinal di ruang publik tidak akan
menyelesaikan masalah.
Baca Juga:
Soroti Mahalnya UKT, Komisi X ke Kemendikbudristek: Orang Miskin Tak Boleh Kuliah?
"Saya kira Pak Gubernur nggak usah berlebihan merespons
ini, karena tentu dengan cara marah-marah nggak selesaikan masalah. Kita
memahami kondisi objektif di Sumatera kan memang baru naik (kasus COVID-19),
trennya naik. Dan ketika Jawa-Bali melandai, luar Jawa menaik. Nah, memitigasi
persoalan gini menjadi penting Kemendikbud kerja sama, kolaborasi efektif
dengan pemda-pemda, bottle neck-nya apa, masalahnya apa, lalu berbagi peran apa
yang perlu ditanggung bersama, distribusi peran dan masalah," jelasnya.
"Kita memahami suasana ini, tapi saya kira aduan Nadiem
ke DPR nggak harus direspons berlebihan oleh gubernur maupun bupati-bupati
karena, sekali lagi, kami juga merasa Kemendikbud nggak cukup berkeluh kesah ke
kami," lanjutnya.
Di sisi lain, Syaiful meminta protes Gubernur Lampung juga
disikapi proaktif oleh Kemendikbud. Dia menyebut Kemendikbud harus memitigasi
dan melakukan koordinasi dengan duduk bersama pemda.
Baca Juga:
Komisi X DPR RI Pertanyakan Nominal Bayar UKT Para Calon Mahasiswa di Perguruan Negeri
"Nah, jadi saya merasa, biar tidak ada kegaduhan,
karena dunia pendidikan tidak perlu gaduh saya kira, protes Gubernur Lampung
harus disikapi proaktif oleh Kemendikbud, dengan langsung mitigasi-koordinasi.
Saya kira itu yang terbaik dan yang lain saya kira kita tahu beban masalahnya
yang terjadi di pemda-pemda, tapi lebih baik duduk bersama, tidak perlu reaksi
yang saya kira malah bikin kontroversi di ruang publik," tuturnya.
Untuk diketahui, tantangan itu disampaikan Arinal Djunaidi
dalam wawancara dengan sejumlah wartawan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Belleza,
Bandar Lampung, Selasa, (24/8) lalu. Saat itu Arinal dimintai tanggapan soal
aksi Nadiem meminta tolong ke DPR untuk mendorong penerapan PTM di sejumlah
daerah.
Ada 12 daerah yang dilaporkan Nadiem, yang terbanyak memang
dari Lampung. Kabupaten-kabupaten di Lampung yang dilaporkan Nadiem ke DPR
ialah Pemkab Lampung Tengah, Pemkab Tanggamus, Pemkab Lampung Utara, Pemkab
Waykanan, Pemkab Pesawaran, Pemkab Tulang Bawang, dan Pemkab Mesuji.
