Selain itu, Kementerian Dalam Negeri disebut memiliki tanggung jawab dalam memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah, terutama di wilayah-wilayah terluar dan perbatasan.
Dalam aspek kemandirian produksi vaksin, Kementerian Perindustrian bersama BUMN diharapkan dapat memastikan Indonesia tidak tergantung pada impor.
Baca Juga:
Dave Laksono Tegaskan Rapat DPR Tetap Berlangsung Meski Aksi Unjuk Rasa Memanas
“Bappenas juga sangat penting untuk memastikan imunisasi diposisikan sebagai bagian integral dari pencapaian pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.
Komitmen DPR dalam Mendukung Program Imunisasi
Putih Sari juga menegaskan bahwa DPR, khususnya Komisi IX, akan terus mendorong keberhasilan program imunisasi melalui tiga peran utamanya: legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Baca Juga:
Komisi XI DPR RI dan Pemerintah Sepakati Asumsi Ekonomi Makro RAPBN 2026
DPR akan mengupayakan adanya regulasi yang kuat terkait standar mutu dan distribusi vaksin, serta menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan layanan imunisasi yang aman dan berkualitas.
“Negara yang kuat adalah negara dengan rakyat yang sehat. Dan rakyat yang sehat hanya bisa terwujud apabila ada upaya preventif, salah satunya dengan menjadikan imunisasi program prioritas nasional yang konsisten dan berkelanjutan,” jelasnya.
Komisi IX juga mendorong percepatan digitalisasi sistem data imunisasi untuk memastikan pencatatan dan pelaporan yang lebih transparan dan akurat, sekaligus mendukung kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy).
