“WNI sejauh ini alhamdulillah dalam keadaan baik, dalam artian tidak terdampak situasi yang ada. Kita terus melakukan pantauan dari dekat dan hampir setiap hari teman-teman Kementerian Luar Negeri mengadakan rapat secara virtual dengan KBRI-KBRI di wilayah-wilayah yang kira-kira dapat terdampak jika terjadi eskalasi, termasuk contingency plan juga sudah kita buat,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah juga mewaspadai dan memigitasi dampak ketegangan yang terjadi di Timur Tengah terhadap perekonomian Indonesia.
Baca Juga:
Netanyahu Tawarkan Rp79 Miliar untuk Bebaskan Satu Sandera di Gaza
“Dari sisi perekonomian, tentu kita melihat terjadi lonjakan harga minyak akibat serangan Israel ke Kedutaan Iran di Damaskus dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan oleh Iran. Dari segi ekonomi, Laut Merah dan Selat Hormuz itu menjadi penting, terutama karena Selat Hormuz itu 33 ribu kapal minyak dan Laut Merah itu sekitar 27 ribu. Dan peningkatan freight cost itu menjadi salah satu hal yang harus dimitigasi,” ujar Airlanga.
Secara fundamental, kata Airlangga, saat ini perekonomian Indonesia tumbuh solid di kisaran 5 persen, inflasi dalam rentang 2,5 plus minus 1 persen, neraca perdagangan surplus, serta cadangan devisa sekitar 136 miliar Dolar AS. Meski demikian, pemerintah terus mengantisipasi dampak dari peningkatan ketidakpastian perekonomian global terhadap perekonomian nasional.
“Tentu kita perlu melakukan beberapa kebijakan, antara lain bauran fiskal dan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga APBN, dan memonitor kenaikan logistik dan kenaikan harga minyak,” kata Airlangga.
Baca Juga:
KTT Liga Arab dan OKI Sepakati Tekanan Global: Cabut Keanggotaan Israel dari PBB Segera!
Airlangga menambahkan, pemerintah juga terus melakukan reformasi struktural sekaligus meningkatkan iklim investasi di tanah air.
“Pemerintah terus melihat reform struktural dan menjaga ekspektasi daripada investor, dan juga memperkuat daya saing, dan juga untuk menarik investasi jangka panjang ke Indonesia. Jadi kepastian-kepastian itu yang harus dijaga dan tentu nanti berbagai skenario sudah dibahas, tentunya juga menjaga agar defisit tetap dalam rentang yang diperbolehkan oleh undang-undang,” tandas Airlangga. Demikian dilansir dari laman setkabgoid, Selasa (16/4).
[Redaktur: Alpredo Gultom]
