Dengan anggaran sekitar Rp800 ribu hingga Rp1 juta per unit yang bisa digunakan oleh tiga hingga empat kepala keluarga, Tohom menilai tempah dedoro sebagai investasi lingkungan yang efisien.
“Bayangkan jika model ini direplikasi secara nasional, dari desa hingga kota. Dampaknya bukan hanya pada kebersihan, tetapi juga pada penguatan ekonomi sirkular berbasis kompos dan pemanfaatan ulang,” jelasnya.
Baca Juga:
TPA Cipeucang Ditutup, Tangsel Rogoh Rp90 Juta per Hari untuk Buang Sampah ke Cileungsi
Tohom menambahkan, keterlibatan warga dalam memilah dan mengolah sampah organik akan membentuk budaya baru yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Ia menilai partisipasi aktif masyarakat adalah kunci keberhasilan, bukan sekadar regulasi atau proyek jangka pendek.
“Ketika warga merasakan langsung manfaatnya, yakni lingkungan lebih bersih, bau berkurang, dan hasil kompos bisa dimanfaatkan, maka kesadaran itu akan tumbuh secara mandiri,” ucapnya.
Baca Juga:
Dukung Langkah KLH, MARTABAT Prabowo–Gibran Dorong Standardisasi Nasional Pengelolaan Sampah
Tohom yang juga Pengamat Energi dan Lingkungan ini menyebutkan bahwa pengelolaan sampah organik memiliki keterkaitan erat dengan isu energi dan perubahan iklim.
“Sampah organik yang dibiarkan menumpuk di TPA akan menghasilkan emisi metana yang berbahaya. Dengan mengolahnya di tingkat rumah tangga, kita bukan hanya mengurangi sampah, tetapi juga menekan emisi gas rumah kaca. Ini langkah konkret menuju transisi lingkungan yang lebih sehat,” katanya.
Ia mendorong agar praktik serupa tidak hanya diterapkan di kawasan permukiman, tetapi juga di sektor perkantoran, hotel, restoran, sekolah, dan katering, sebagaimana yang direncanakan Pemkot Mataram.
