WahanaNews.co | Presiden Joko Widodo memastikan akan tetap cawe-cawe atau ikut campur pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Namun, dia menyebut, cawe-cawe dalam hal kontestasi politik ini dalam arti yang positif.
Baca Juga:
Realisasi Anggaran Pemilu Tahun 2023 Capai Rp29,9 Triliun
Cawe-cawe yang dimaksud, menurut Jokowi, masih dalam koridor aturan dan tidak akan melanggar undang-undang.
"Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang," kata Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana, Jakarta, Senin (29/5/2023) sore.
"Tolong dipahami ini demi kepentingan nasional, memilih pemimpin pada 2024 sangat krusial penting sekali, harus tepat dan benar,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu.
Baca Juga:
Bawaslu Jakarta Barat Ungkap 3 Dugaan Pelanggaran Kampanye Pemilu 2024
Jokowi membeberkan, pemilihan presiden dan wakil presiden 2024-2029 menjadi krusial lantaran Indonesia membutuhkan pemimpin kuat yang bisa menjadikan negara maju pada 2030.
Karenanya, kebijakan dan strategi kepemimpinan berikutnya akan menjadi penentu Indonesia untuk menjadi negara maju atau tidak.
"Karena itu saya cawe-cawe. Saya tidak akan netral karena ini kepentingan nasional," katanya.
"Kesempatan kita hanya ada 13 tahun ke depan. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju," tambanhnya.
Jokowi memberikan contoh, negara semacam Korea Selatan adalah contoh terbaik. Negara itu bisa menjaga kemajuannya dengan kepemimpinan yang stabil.
Karenanya, Jokowi menyatakan bahwa Pilpres 2024 sangat penting. Dia juga memastikan, tidak ada peraturan yang melarang soal cawe-cawe. "Tidak ada aturan yang dilanggar," tegasnya.
"Tolong dipahami ini demi kepentingan nasional, memilih pemimpin pada 2024 sangat krusial penting sekali, harus tepat dan benar,” ucapnya.
Sementara terkait dengan siapa capres dan cawapres yang dijagokan, Jokowi mengaku hal tersebut urusan partai politik (parpol).
"Kalau urusan siapa capres cawapres itu urusan partai politik. Saya tidak bisa intervensi. Bisa itu calonnya 2, 3, 4, itu urusan parpol," katanya.
Pada pertemuan itu Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Deputi Bidang Protokoler, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmuddin. [eta]
