WahanaNews.co | Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan anggaran Rp266 triliun belum terserap oleh pemerintah daerah (Pemda).
Angka tersebut justru naik jika mengacu pada data bulan Oktober yang berada di angka Rp170 Triliun.
Baca Juga:
Investor Siap Masuk, Anindya Bakrie: Target Investasi Rp 1.900 Triliun di Depan Mata
“Para gubernur, bupati, wali kota, tadi pagi saya cek ke menteri keuangan masih ada berapa uang yang ada di bank? Ini sudah akhir November tinggal sebulan lagi (ternyata) tidak turun angkanya justru naik,” ucap Jokowi saat peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi Tahun 2021, Rabu (24/11/2021), dikutip dari Antara.
“Saya sudah peringatkan di Oktober seingat saya Rp170 (triliun), ini justru naik jadi Rp226 triliun,”
Presiden Jokowi mengaku bingung dengan logika kepala daerah dalam mengelola anggaran yang telah disiapkan.
Baca Juga:
WNA China Tersangka Kasus Judi Online Nyamar Jadi Investor di Indonesia
“Ini perlu saya peringatkan. Loh uang kita sendiri tidak digunakan kok ngejar-ngejar orang lain untuk uangnya masuk. Logikanya enggak kena,” ujarnya.
“Uang kita sendiri dihabiskan, realisasikan segera, habis, waduh sudah tidak ada APBD, baru mencari investor untuk datang, logika ekonominya seperti itu.”
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyebutkan bahwa saat ini telah terjadi defisit APBN mencapai Rp548 triliun.
“Sebagian APBN itu ditranfer ke daerah sebanyak Rp 642 triliun, baik ke provinsi, kabupaten, kota, uangnya ada di APBD bapak ibu semua, ada di APBD provinsi, APBD kota, APBD kabupaten artinya itu uang yang siap Rp 642 triliun,” jelas Jokowi.
Atas dasar itu, Presiden pun mendesak agar pemerintah daerah dapat mempergunakan dana itu dengan semaksimal mungkin.
“Sekali lagi kementerian, daerah, dan kita semua harus menanggalkan ego sektoral. Semua harus memiliki visi yang sama, semuanya harus memiliki keinginan yang sama untuk memajukan daerahnya kabupaten, kota, provinsi dan tentu memajukan negara kita Indonesia,” tegas Jokowi.
Di samping itu, Presiden Jokowi juga meminta agar pola-pola pelayanan lama atau bertele-tele dihilangkan.
“Berikan pelayanan terbaik, baik itu investor kecil, yang namanya usaha kecil juga investor, jangan keliru,” ucapnya.
“Investor sedang layani baik, investor gede layani dengan baik. Investor kecil terutama itu layani dengan baik, izin diberikan semua gratis, antarkan ke rumah itu pelayanan.”
Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga meminta seluruh kepala daerah memberikan target kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam setahun.
“Misalnya memberikan 10 ribu izin usaha kecil gratis, yang kecil-kecil itu diurus, kalau mereka pegang yang namanya izin jadi bisa mudah ke lembaga keuangan karena perizinan jadi syarat selain syarat-syarat lain,” katanya.
“Kalau pegang (izin) ini akan memudahkan, jadi sekali lagi usaha kecil juga investor, jangan hanya bayangkan investgor harus asing, gede, kecil juga investor.” [rin]
