WahanaNews.co | Presiden Joko Widodo alias Jokowi geram dengan kelompok masyarakat yang menyerobot hak milik masyarakat lain terkait dengan BBM bersubsidi.
Dirinya menyayangkan sebanyak lebih dari setengah pengguna BBM bersubsidi yang ternyata merupakan dari kalangan mampu atau berada.
Baca Juga:
Deputi Kemenkop UKM: Koperasi Berperan Penting Tingkatkan Kapasitas UMKM dan Taraf Hidup
"Lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Sabtu (3/9/2022).
Jokowi menyalahkan kelompok tersebut yang menggunakan BBM subsidi, yakni Pertalite dan solar.
"Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit," jelas dia.
Baca Juga:
Polda Papua dan Pertamina Bahas Antisipasi Kelangkaan BBM di Wilayah Papua
Jokowi mengeklaim pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.
"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN," kata Jokowi.
Namun, menurut Jokowi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun.
Jokowi meyakini angka itu akan terus meningkat ke depannya.
"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM," jelas dia.
Mantan Wali Kota Solo itu menerangkan anggaran subsidi BBM yang telah dicabut itu nantinya dialihkan ke bantuan yang lebih tepat sasaran.
Jokowi menerangkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu.
Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah.
"Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum bantuan ojek online dan untuk nelayan. Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran," jelas dia. [gun]
