Ketua Umum KB FKPPI Pontjo Sutowo senada dengan Japto.
Dikatakannya, FKPPI salah satu elemen yang menolak dilakukannya amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002.
Baca Juga:
MPC PP Kota Subulussalam Antar Bantuan Sembako dan Pakaian dengan Empat Mobil ke Aceh Tamiang
Bahkan, Pontjo mengaku organisasinya sempat menemui Amien Rais yang menjabat Ketua MPR RI saat itu.
"Kami protes saat itu. Kami menolak UUD 1945 diamandemen. Itu sikap FKPPI saat itu. Dari dulu kita tidak sepakat dengan amandemen," beber Pontjo.
Pontjo paham bahwa yang menginginkan perubahan amandemen konstitusi adalah pihak asing.
Baca Juga:
Pemuda Pancasila Masuki Era Digital, Aplikasi JAM Resmi Diluncurkan di HUT ke-66
"Tapi saya bersyukur bahwa yang menginginkan perubahan dan kembali kepada UUD 1945 naskah asli semakin membesar.
Saat ini, Pontjo menilai ada tiga pekerjaan besar yang harus dilakukan dalam kerangka hal tersebut yakni, menggalang opini publik, counter forces dan pendekatan kepada partai politik.
"Kita sepakat kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Nanti yang kurang kita perbaiki dengan teknik adendum. Tapi yang pasti, jangan biarkan Ketua DPD RI sendirian," kata Pontjo yang mendukung penuh langkah LaNyalla.
