WahanaNews.co, Jakarta - Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mengimbau semua pemerintah daerah agar melakukan upaya yang optimal dalam mengendalikan inflasi.
Pasalnya, dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) Kemendagri pada bulan Maret 2024, masih ada sejumlah daerah yang sama sekali belum melakukan upaya konkret dalam penanganan inflasi.
Baca Juga:
Sebelas Desa Persiapan di Kutai Timur Masih Menunggu Keputusan Kemendagri
"Tolong untuk dilihat daftar-daftar ini. Kami berharap pada saat seperti ini teman-teman bersama forkopimda untuk betul-betul aktif turun ke lapangan dan berupaya sekeras-kerasnya," kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (25/3/2024).
Ia menyebutkan 214 kabupaten dan kota yang sama sekali belum melakukan enam langkah konkret dalam penanganan inflasi.
"Kami berharap setelah data ini ditayangkan, daerah-daerah tersebut dapat melaksanakan upaya sesuai dengan arahan Mendagri," ujarnya.
Baca Juga:
Pemprov DKI Jakarta Tunda Penyaluran Bansos Hingga Pilkada Serentak 2024 Selesai
Sebaliknya, dia pun mengapresiasi 14 kepala daerah yang telah mengimplementasikan enam upaya konkret dalam penanganan inflasi.
Keenam upaya konkret itu adalah melaksanakan operasi pasar murah, inspeksi mendadak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, realisasi belanja tidak terduga (BTT), serta dukungan transportasi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Tomsi juga mengimbau kepala daerah yang baru melakukan sebagian dari upaya tersebut agar berusaha semaksimal mungkin dalam penanganan inflasi.
