WahanaNews.co | DPR RI menilai, renovasi 110 rumah sakit oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di masa pandemi virus Corona atau Covid-19 tidak transparan.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan, menyebutkan, progres renovasi dengan dana dari APBN itu tidak transparan terhadap Komisi I yang secara lembaga berkaitan dengan Kemenhan maupun TNI.
Baca Juga:
Penyelidikan Korupsi GRECO Uni Eropa ke Prabowo Dibantah Ketua TKN
Refocusing anggaran 2020
dari Kemenhan merupakan bagian upaya bersama menghadapi pandemi Covid-19 sejak Maret 2020.
"Namun memang kita di Komisi I belum mendapatkan rincian program refocusing dari Kemenhan tersebut," kata
Farhan, dalam keterangan resminya, Selasa (2/3/2021).
Berdasarkan hasil observasi ke
lapangan, belum menunjukkan progres pengerjaan renovasi.
Baca Juga:
Di Tengah Hujan Kritik, Mentan Amran Sulaiman Pamer Panen Jagung di Food Estate
Farhan memastikan, Komisi I mengawal penggunaan dana tersebut.
"Wajar jika ada pertanyaan
transparansi penggunaan refocusing
anggaran Kememhan untuk Covid-19," tegasnya.
"Kami akan menyoroti program
hasil refocusing anggaran Kemenhan
untuk Covid-19 yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah Kota
Bandung dan Kota Cimahi. Nah, hingga saat ini saya
belum melihat pelaksanaan program dalam rangka penanganan Covid-19 di Kota Bandung dan Cimahi yang menggunakan refocusing anggaran Kemenhan," tambahnya.
Farhan menjelaskan, renovasi tersebut
dilaksanakan terhadap rumah sakit yang berada di zona tertinggi penyebaran Covid-19, seperti Bandung Raya dan Jabodetabek.
Ia menilai, sudah
sewajarnya ada alokasi anggaran dalam proporsi besar ke zona merah, karena
dengan kepadatan penduduk yang tinggi risiko penularan pun lebih besar.
"Dalam kerangka kerja dan fungsi
pertahanan dan ketahanan bangsa, maka kemampuan kita menghadapi pandemik harus
kuat dari hulu sampai hilir," imbuhnya.
DPR RI juga meminta Kemenhan
transparan dengan pengolaan anggaran untuk keterbukaan kepada publik.
"Oleh karena itu, Kemenhan berbagi informasi dan memberikan laporan yang lengkap, sehingga bisa jadi bahan kami melakukan verifikasi di dapil
masing-masing, mengenai peran Kemenhan dalam penanganan pandemik Covid-19 di seluruh Indonesia," jelasnya.
Farhan juga meminta Kemenhan terbuka
terkait langkah keikutsertaannya menangani pandemi pada program vaksinasi.
"Skema vaksinasi berbeda dengan
skema penyiapan faskes (termasuk RS) dalam lingkungan Kemenhan, maka selain
melaporkan penggunaan refocusing anggaran,
Kemenhan juga perlu memaparkan rencana dukungan kepada skema vaksinasi Covid-19, karena ini kerja besar bangsa Indonesia," ungkapnya.
Seperti diketahui, Kementerian dan
lembaga (K/L) melakukan realokasi dan refocusing
anggaran untuk penanganan Covid-19.
Salah satunya adalah Kementerian
Pertahanan.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani, mengatakan, selain refocusing anggaran, Kementerian Pertahanan juga
tengah melakukan renovasi pada 110 rumah sakit.
Rumah sakit ini nantinya akan
menampung pasien Covid-19. [dhn]