WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan komitmennya untuk menjamin keselamatan, keamanan, serta kenyamanan jamaah haji dan umrah asal Indonesia di tengah meningkatnya eskalasi konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Pemerintah memastikan berbagai langkah antisipatif terus dilakukan guna meminimalkan dampak yang mungkin timbul terhadap perjalanan ibadah masyarakat Indonesia.
Baca Juga:
39 RSUD Belum Lengkap Spesialis, Pemerintah Siapkan Skema Afirmasi ASN
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga terkait kebijakan penyelenggaraan haji dan umrah di masa konflik militer.
Rapat yang dilaksanakan secara hybrid pada Rabu (4/3/2026) itu dipimpin oleh Deputi Bidang Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito.
Pertemuan ini melibatkan berbagai instansi pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah serta perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.
Baca Juga:
Kemenko PMK Dorong Kebijakan Kepemudaan Lebih Terarah dan Terukur
“Rapat ini bertujuan memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan jamaah haji dan umrah Indonesia di tengah dinamika geopolitik regional. Pemerintah terus memantau perkembangan situasi, khususnya di sekitar Arab Saudi dan negara-negara transit penerbangan jamaah,” ujar Warsito.
Pada periode bulan Ramadan saat ini, tercatat sekitar 33 ribu jamaah umrah asal Indonesia sedang menjalankan ibadah di Arab Saudi.
Namun, seiring dengan perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah, sebagian jamaah dilaporkan mengalami kendala baik pada saat keberangkatan menuju Arab Saudi maupun saat proses kepulangan ke Tanah Air.
